Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan itu tersebut terdiri atas pinjaman World Bank sebesar US$300 juta dan APBN sebanyak US$400 juta.
"Dari US$400 juta APBN ini dilakukan secara bertahap anggarannya selama 5 tahun. Dimulai dari tahun ini, 2018," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (28/1/2018).
Anggaran senilai US$400 juta tersebut akan digunakan membangun infrastruktur jalan, permukiman, air bersih, dan sanitasi hingga penataan destinasi wisata.
"Kami juga bekerja sama dengan masyarakat dan privat industri seperti agen travel. Pembangunan ini enggak menunggu masterplan karena urgen dibangun, kami pakai kajian yang ada sebelumnya," tuturnya.
Hadi menuturkan bahwa pembangunan wilayah kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) akan terdapat dalam Masterplan dan Development Plan Wilayah Pengembangan Strategis yang memuat program 20 tahunan, 10 tahunan, 5 tahunan, yang kemudian didetailkan ke dalam program jangka pendek dan tahunan.
"Masterplannya baru ada pada Maret. Ini kami menggunakan kajian dahulu untuk pembangunannya. Enggak nunggu masterplan. Apa yang harus dibangun ya, kami bangun," ujarnya.
Di destinasi Danau Toba, lanjutnya, Kementerian PUPR membangun jalan nasional seperti jalan lingkar luar Danau Toba, lalu jalan akses ke Bandara Sibisa, jalan akses ke Badan Otorita Danau Toba, dan jalan akses menuju Taman Bunga di Humbang Hasundutan.
Pariwisata Danau Toba nantinya akan ditopang juga oleh jalan tol. Setelah jalan tol Kualanamu—Medan—Tebing Tinggi dan Medan—Binjai rampung, Kementerian PUPR bakal melanjutkan jaringan tol dari Tebing Tinggi—Pematang Siantar—Parapat.
Selain membangun jalan tentu membangun pemukiman dengan sejumlah prasarana.
Pembangunan infrastruktur dasar dan penanganan sanitasi dengan membangun toilet, tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle (TPS 3R), mandi cuci kakus komunal, dan system penyediaan air bersih.
"Pembangunan yang sama juga dilakukan di KSPN lainnya, tapi yang di Mandalika sendiri kami lakukan di luar KEK [kawasan ekonomi khusus] yakni jalan akses menuju ke sana," katanya.
Pembangunan KSPN ini tidak hanya dilakukan oleh Kementerian PUPR, tetapi juga bekerja sama dengan kementerian lainnya dan pemerintah daerah.
"Jalan-jalan provinsi dan kabupaten yang menuju kawasan pariwisata dibangun oleh pemerintah daerah," ucap Hadi. (sumber)
EmoticonEmoticon