Masuknya Tiga Provinsi Uji APBN Suriah

Pemerintah Suriah menghadapi dinamika fiskal baru seiring kembalinya Raqqa, Hasakah, dan Deir Ezzour ke dalam struktur administrasi negara. Perubahan wilayah efektif ini memunculkan pertanyaan krusial terkait kebijakan anggaran negara, khususnya apakah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) perlu direvisi di tengah tahun berjalan atau tetap menggunakan kerangka APBN lama hingga tahun berikutnya.

Dalam praktik keuangan publik, masuknya wilayah baru tidak otomatis memaksa perubahan APBN yang sedang berjalan. Banyak negara memilih mempertahankan anggaran yang telah disahkan, sambil menyiapkan mekanisme anggaran tambahan atau belanja darurat untuk menjembatani kebutuhan mendesak di wilayah yang baru terintegrasi.

Di Suriah, opsi yang paling realistis secara prosedural adalah penyusunan anggaran tambahan. Skema ini memungkinkan pemerintah menambahkan alokasi belanja tanpa membongkar struktur APBN yang telah disetujui parlemen, terutama di tengah tahun fiskal.

Raqqa, Hasakah, dan Deir Ezzour bukan provinsi kecil. Ketiganya memiliki kebutuhan besar, mulai dari gaji aparatur sipil, layanan dasar, hingga rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat konflik panjang. Tekanan belanja di wilayah ini bersifat langsung dan tidak bisa ditunda terlalu lama.

Namun di sisi lain, potensi penerimaan negara juga ikut berubah. Hasakah dan Deir Ezzour dikenal sebagai kawasan strategis sumber energi dan pertanian. Jika pemerintah pusat mampu mengamankan rantai produksi dan distribusi, maka wilayah ini berpeluang menambah basis pendapatan negara dalam jangka menengah.

Masalahnya, manfaat fiskal tersebut tidak serta-merta dirasakan pada tahun berjalan. Proses normalisasi administrasi, pendataan pajak, dan pemulihan produksi membutuhkan waktu. Artinya, pada tahap awal, beban belanja cenderung lebih besar daripada tambahan pendapatan.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah Suriah secara rasional akan mempertahankan APBN yang ada hingga akhir tahun. Intervensi anggaran kemungkinan dilakukan melalui pos cadangan, bantuan luar negeri, atau realokasi terbatas antar-kementerian.

Situasi ini membuat tahun anggaran berikutnya menjadi sangat penting. APBN 2026, misalnya, hampir pasti harus mencerminkan perubahan peta administratif dan demografis yang lebih luas. Basis pengeluaran negara otomatis melebar, seiring bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani secara resmi.

Secara nominal, APBN tahun berikutnya hampir dapat dipastikan lebih besar. Penambahan provinsi berarti penambahan gaji pegawai, anggaran kesehatan, pendidikan, keamanan, dan infrastruktur. Kenaikan ini bersifat struktural, bukan sementara.

Namun membesarnya APBN tidak selalu berarti kondisi fiskal lebih longgar. Justru tekanan terhadap keuangan negara berpotensi meningkat jika pertumbuhan pendapatan tidak sejalan dengan lonjakan belanja.

Pemerintah akan dihadapkan pada dilema klasik negara pascakonflik: antara mempercepat layanan publik demi legitimasi politik atau menjaga stabilitas fiskal agar inflasi dan defisit tetap terkendali.

Jika ketiga provinsi tersebut cepat pulih secara ekonomi, tekanan fiskal dapat berangsur berkurang. Produksi minyak, gandum, dan perdagangan lintas wilayah berpotensi menjadi penopang utama kas negara.

Sebaliknya, jika proses integrasi berjalan lambat atau terganggu faktor keamanan, APBN justru akan menanggung beban jangka panjang. Subsidi dan belanja sosial bisa membengkak tanpa diimbangi pemasukan memadai.

Dalam konteks inilah, reformasi tata kelola anggaran menjadi krusial. Transparansi, prioritas belanja, serta koordinasi dengan bantuan internasional akan menentukan apakah APBN Suriah mampu menyerap guncangan ini.

Langkah pemerintah menyiapkan anggaran dengan bantuan ahli internal dan eksternal menunjukkan kesadaran akan kompleksitas tantangan ini. Perencanaan fiskal tidak lagi bisa bersifat administratif semata, tetapi harus adaptif terhadap realitas politik dan wilayah.

Masuknya Raqqa, Hasakah, dan Deir Ezzour juga membawa pesan politik. Anggaran bukan sekadar angka, melainkan alat integrasi nasional. Cara pemerintah membiayai provinsi-provinsi ini akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap negara.

Dalam jangka pendek, tekanan fiskal hampir tak terelakkan. Namun tekanan ini tidak selalu negatif jika dikelola sebagai investasi negara untuk stabilitas jangka panjang.

APBN tahun berikutnya berpotensi menjadi yang terbesar dalam satu dekade terakhir, baik dari sisi nominal maupun kompleksitas pengelolaan. Tantangannya bukan hanya soal besar-kecilnya angka, tetapi efektivitas penggunaannya.

Suriah kini berada di persimpangan antara pemulihan dan konsolidasi. Kebijakan anggaran akan menjadi indikator utama apakah negara ini mampu mengubah ekspansi wilayah menjadi kekuatan ekonomi, atau justru beban fiskal baru.

Pada akhirnya, masuknya tiga provinsi tersebut hampir pasti tidak mengubah APBN berjalan secara radikal. Namun dampaknya akan terasa penuh pada tahun anggaran berikutnya, ketika tekanan dan peluang fiskal bertemu dalam satu neraca nasional.

Baca selanjutnya

Liga Hadramaut Dukung Dialog Yaman

Pernyataan pers yang dikeluarkan Liga Hadramaut menjadi penanda penting dalam dinamika politik terbaru di wilayah Hadramaut. Dalam momentum yang disebut sebagai titik bersejarah perjuangan rakyat Hadramaut, organisasi ini menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan masa depan yang berlandaskan keadilan, hak, dan pengakuan identitas.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Liga Hadramaut menggelar rapat luar biasa di tengah apa yang mereka sebut sebagai capaian dan kemenangan politik Hadramaut dalam beberapa waktu terakhir. Rapat ini membahas berbagai isu strategis yang dinilai krusial bagi arah perjuangan dan posisi Hadramaut ke depan.

Juru bicara resmi Liga Hadramaut, Faiz Salim Al-Syai‘ri, menyampaikan pernyataan ini kepada publik dan media pada 5 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil merupakan bagian dari tanggung jawab sejarah terhadap rakyat Hadramaut.

Dalam pernyataannya, Liga Hadramaut menyambut baik undangan Kerajaan Arab Saudi untuk menggelar dialog komprehensif yang melibatkan seluruh komponen Hadramaut dan selatan Yaman di Riyadh. Undangan tersebut dipandang sebagai peluang strategis untuk membangun keamanan dan stabilitas yang berkelanjutan.

Liga Hadramaut menilai dialog Riyadh sebagai ruang penting untuk merumuskan solusi politik yang adil dan realistis. Mereka menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi secara aktif dengan membawa visi nasional yang bertanggung jawab demi kepentingan rakyat.

Salah satu poin utama yang ditekankan adalah soal identitas dan kekhususan Hadramaut. Liga menegaskan bahwa Hadramaut bukan sekadar wilayah geografis, melainkan entitas historis dengan identitas yang mengakar kuat dalam peradaban dan budaya damai.

Menurut pernyataan tersebut, Hadramaut memiliki seluruh elemen penopang sebuah negara, baik dari aspek sejarah, sosial, maupun ekonomi. Letak geopolitik dan potensi sumber dayanya dinilai menuntut perlakuan politik yang setara dan bermartabat.

Liga Hadramaut menolak pandangan yang mereduksi Hadramaut sebagai wilayah pinggiran tanpa hak menentukan masa depannya sendiri. Mereka menekankan bahwa kekhususan Hadramaut harus diakui dalam setiap pengaturan politik yang akan datang.

Pernyataan itu juga menyoroti apa yang disebut sebagai ketidakadilan historis terhadap Hadramaut sejak 1967. Liga menilai bahwa sejak periode tersebut, Hadramaut mengalami marginalisasi sistematis dan penghapusan peran politiknya.

Menurut Liga, kondisi tersebut telah berlangsung terlalu lama dan kini saatnya ketidakadilan sejarah itu diakhiri. Hadramaut, kata mereka, harus diakui sebagai pihak politik yang mandiri dan tidak bisa diabaikan dalam proses penyelesaian konflik Yaman.

Dalam konteks ini, Liga Hadramaut menegaskan bahwa Hadramaut memiliki isu politik dan sejarahnya sendiri yang terpisah. Pengakuan terhadap realitas ini dianggap sebagai kunci untuk mencapai solusi politik yang berkelanjutan.

Aspirasi rakyat Hadramaut juga menjadi sorotan penting dalam pernyataan tersebut. Liga menegaskan bahwa hak menentukan nasib sendiri dan mengelola urusan politik, ekonomi, serta keamanan adalah hak sah masyarakat Hadramaut.

Mereka menilai stabilitas kawasan secara keseluruhan tidak akan tercapai tanpa pemenuhan hak-hak Hadramaut secara utuh. Justru, Hadramaut diyakini mampu menjadi motor pembangunan dan stabilitas jika diberikan kewenangan yang layak.

Liga Hadramaut menolak keras kebijakan politik yang bersifat subordinatif atau memaksakan ketergantungan. Mereka menekankan perlunya pendekatan yang menghormati kehendak rakyat dan realitas sosial Hadramaut.

Dalam hal dialog, Liga memandang proses Riyadh sebagai sarana membangun, bukan sekadar forum formal. Mereka menyerukan kepada seluruh peserta dialog untuk mengakui secara terbuka hak-hak Hadramaut.

Bahasa rasionalitas dan logika dinilai harus dikedepankan agar dialog tidak berujung pada kompromi semu. Liga menegaskan bahwa hasil dialog harus menjamin perdamaian jangka panjang.

Menurut mereka, tantangan yang dihadapi kawasan saat ini hanya bisa dihadapi melalui persatuan visi dan pengakuan hak masing-masing pihak. Hadramaut diposisikan sebagai bagian penting dari solusi, bukan objek kebijakan.

Di akhir pernyataan, Liga Hadramaut kembali menegaskan komitmennya terhadap perjuangan damai. Mereka menyatakan akan tetap berpihak pada kehendak rakyat dan supremasi hukum.

Liga juga berjanji untuk terus menjadi suara yang setia membela identitas dan kemandirian keputusan Hadramaut. Mereka menegaskan tidak akan mengorbankan prinsip demi kepentingan sesaat.

Pernyataan tersebut ditutup dengan harapan agar seluruh pihak diberi petunjuk demi kebaikan Hadramaut, serta terwujudnya keamanan dan stabilitas yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Baca selanjutnya

Al-Alimi Didorong Satukan Ekonomi Yaman

Presiden Yaman, Dr. Rashad Al-Alimi, mendapatkan sorotan luas setelah keputusan strategisnya terkait pengeluaran pasukan Uni Emirat Arab dari wilayah selatan. Langkah ini dinilai sebagai momentum penting bagi integrasi nasional dan stabilitas ekonomi negara.

Marwan Al-Ghafuri, penulis dan dokter asal Yaman, menyampaikan dukungannya secara terbuka kepada Al-Alimi melalui pesan yang dipublikasikan di akun Facebook-nya. Ia menekankan bahwa langkah Presiden merupakan tindakan berani yang tidak mampu dilakukan negara-negara lebih besar.

Dalam pesannya, Al-Ghafuri menekankan bahwa sekarang saatnya Yaman bergerak maju tanpa penundaan, keraguan, atau perhitungan rumit. Ia mendorong Presiden untuk melakukan pembangunan kembali negara dengan fokus pada stabilitas dan kemandirian nasional.

Salah satu fokus utama yang disarankan adalah penyatuan ekonomi Yaman antara pemerintah PLC di Aden dan pemerintah Sanaa. Al-Ghafuri menekankan perlunya integrasi sistem mata uang dan perbankan untuk menciptakan aliran ekonomi yang lebih lancar di seluruh wilayah Yaman.

Menurut Al-Ghafuri, langkah ini harus dilakukan secara langsung dan tegas, dengan semua pihak pemerintah kembali ke Aden untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh pihak luar atau militer non-pemerintah.

Penyatuan ekonomi dianggap menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan pasar terhadap pemerintah. Mata uang yang stabil serta sistem perbankan yang terintegrasi akan mempermudah transaksi bisnis, investasi, dan distribusi barang penting di seluruh negeri.

Al-Ghafuri juga menekankan perlunya dialog dengan pemerintah Sanaa, termasuk membahas kebijakan fiskal dan moneter bersama, agar integrasi ekonomi dapat berlangsung lancar tanpa menimbulkan gesekan politik.

Usulan ini sekaligus menyasar penghapusan hambatan perdagangan dan arus barang serta jasa antara wilayah yang sebelumnya terpecah akibat konflik. Dengan demikian, rakyat dan sektor bisnis dapat menikmati kelancaran distribusi ekonomi.

Di mata elit Yaman, gagasan penyatuan ini memiliki daya tarik strategis karena menjanjikan stabilitas ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal. Elite bisnis dan pejabat perbankan melihat ini sebagai peluang untuk memperkuat posisi mereka di pasar domestik.

Namun, ada tantangan signifikan, terutama dari kelompok STC di selatan. Mereka memiliki kontrol militer dan pengaruh politik yang cukup besar, sehingga integrasi ekonomi tidak bisa dilakukan tanpa negosiasi yang matang.

Beberapa analis menilai, integrasi ekonomi ini dapat menjadi senjata diplomasi internal yang kuat, memperkuat posisi PLC dan Sanaa dalam perundingan nasional, serta menekan tekanan STC tanpa perlu konfrontasi militer langsung.

Langkah ini juga bisa meningkatkan legitimasi Al-Alimi di mata internasional. Dengan integrasi ekonomi yang terencana, Yaman dapat menunjukkan kapasitas pemerintah untuk mengelola negara secara profesional dan stabil.

Al-Ghafuri menekankan bahwa pembangunan ekonomi Yaman tidak bisa hanya mengandalkan bantuan luar, tetapi perlu melibatkan diaspora, akademisi, dan profesional Yaman untuk mendukung reformasi. Ini sekaligus membentuk fondasi ekonomi yang mandiri.

Mata uang yang stabil akan menjadi simbol kepercayaan publik dan investor, sementara integrasi perbankan memungkinkan aliran modal yang lebih efisien, mengurangi risiko inflasi atau manipulasi oleh pihak bersenjata.

Elit bisnis di Aden dan Sanaa diprediksi akan menerima langkah ini karena membawa keuntungan langsung bagi perdagangan, perbankan, dan sektor transportasi. Integrasi ekonomi menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat posisi elit di dalam negeri.

Namun, sebagian kalangan politik menilai bahwa langkah ini memiliki risiko jika tidak diikuti langkah keamanan dan koordinasi militer. STC tetap memiliki kekuatan di selatan yang bisa memengaruhi stabilitas ekonomi secara lokal.

Meski begitu, penyatuan ekonomi tetap dianggap sebagai usulan terbaik untuk saat ini karena menawarkan pendekatan damai dan berbasis kebijakan daripada konfrontasi militer. Ini memungkinkan PLC dan Sanaa membangun fondasi jangka panjang.

Analisis menunjukkan, integrasi ekonomi ini dapat memicu perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan internal Yaman, memperkuat posisi pemerintah pusat dibandingkan pihak milisi atau faksi bersenjata.

Langkah awal dimulai dari mata uang dan sistem perbankan, kemudian menyasar sektor transportasi, logistik, dan perdagangan lintas wilayah. Strategi ini dirancang agar dampaknya terasa cepat sekaligus berkelanjutan.

Kesimpulannya, penyatuan ekonomi Yaman yang diusulkan Al-Alimi merupakan langkah strategis yang bisa diterima elit dan masyarakat, sambil memberikan tekanan tersirat kepada STC. Meskipun bukan solusi menyeluruh, langkah ini dinilai paling rasional dan aman dibanding opsi militer.

Integrasi ekonomi antara PLC dan Sanaa membuka harapan baru bagi Yaman untuk keluar dari krisis multidimensi, memperkuat negara, dan menciptakan landasan bagi perdamaian yang lebih stabil di masa depan.

Baca selanjutnya