Pernyataan ini disampaikan dalam rangka memperingati empat tahun kembalinya kekuasaan Taliban di Afghanistan. Sheikh Haibatullah memuji kerja keras para pejabat pemerintah dalam melayani sistem Islam dan rakyat, sambil mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab besar.
Salah satu poin penting dalam pesan tersebut adalah penekanan pada perlindungan terhadap keluarga syuhada, yang dianggap sebagai pahlawan dalam perjuangan Afghanistan. Anak-anak mereka disebutkan akan mendapat prioritas dalam penerimaan pegawai negeri dan akses pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan bantuan modal usaha bagi para pengungsi yang kembali ke Afghanistan setelah bertahun-tahun mengungsi akibat perang. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan ekonomi mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan asing.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat legitimasi mereka di mata rakyat Afghanistan, terutama di kalangan pendukung setia yang telah lama berjuang bersama mereka. Dengan memberikan perhatian khusus pada korban perang, pemerintah berharap dapat membangun citra sebagai pemerintahan yang peduli.
Namun, masih ada skeptisisme dari masyarakat internasional mengenai implementasi kebijakan ini. Banyak pihak meragukan apakah program ini benar-benar akan menjangkau semua lapisan masyarakat, mengingat situasi ekonomi Afghanistan yang masih terpuruk.
Di sisi lain, para analis menilai bahwa langkah ini merupakan strategi politik IEA untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Dengan memprioritaskan keluarga syuhada dan mantan pejuang, mereka memperkuat basis dukungan internal.
Bagi anak-anak korban perang, kebijakan ini bisa menjadi angin segar. Banyak dari mereka kehilangan akses pendidikan dan pekerjaan setelah konflik berkepanjangan. Jika benar diimplementasikan, program ini dapat membuka peluang baru bagi masa depan mereka.
Pemerintah juga menegaskan bahwa sistem rekrutmen negara akan didasarkan pada prinsip keadilan Islam. Mereka menjamin tidak akan ada diskriminasi selama calon memenuhi syarat yang ditetapkan.
Meski demikian, tantangan terbesar adalah memastikan transparansi dalam proses seleksi. Sejarah menunjukkan bahwa nepotisme dan koneksi politik sering kali memengaruhi rekrutmen di banyak negara, termasuk Afghanistan.
Selain rekrutmen, pemberian modal usaha juga menjadi perhatian utama. Banyak pengungsi yang kembali ke Afghanistan tidak memiliki modal untuk memulai bisnis, sehingga program ini diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi lokal.
Sheikh Haibatullah menegaskan bahwa semua kebijakan ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para pejabat. Dia mengingatkan bahwa kepemimpinan dalam sistem Islam harus mencerminkan keadilan dan kepedulian sosial.
Respons masyarakat Afghanistan terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian menyambut positif, sementara lainnya masih menunggu bukti nyata sebelum mempercayai janji pemerintah.
Bagi dunia internasional, langkah pemerintah ini menjadi ujian apakah mereka benar-benar berubah dari kelompok militan menjadi pemerintah yang inklusif. Jika berhasil, bukan tidak mungkin tekanan terhadap rezim ini akan berkurang.
Namun, hingga saat ini, masih banyak negara yang enggan mengakui kedaulatan IEA karena pemerintahan ini dinilai tidak pro Barat dan tak mudah didikte dari luar. Kebijakan baru ini bisa menjadi titik balik jika dijalankan dengan transparan.
Jika program ini berjalan lancar, Afghanistan mungkin bisa perlahan bangkit dari keterpurukan ekonomi. Namun, semua tergantung pada komitmen Tal dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan terbuka.