Liga Hadramaut Dukung Dialog Yaman

Pernyataan pers yang dikeluarkan Liga Hadramaut menjadi penanda penting dalam dinamika politik terbaru di wilayah Hadramaut. Dalam momentum yang disebut sebagai titik bersejarah perjuangan rakyat Hadramaut, organisasi ini menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan masa depan yang berlandaskan keadilan, hak, dan pengakuan identitas.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Liga Hadramaut menggelar rapat luar biasa di tengah apa yang mereka sebut sebagai capaian dan kemenangan politik Hadramaut dalam beberapa waktu terakhir. Rapat ini membahas berbagai isu strategis yang dinilai krusial bagi arah perjuangan dan posisi Hadramaut ke depan.

Juru bicara resmi Liga Hadramaut, Faiz Salim Al-Syai‘ri, menyampaikan pernyataan ini kepada publik dan media pada 5 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil merupakan bagian dari tanggung jawab sejarah terhadap rakyat Hadramaut.

Dalam pernyataannya, Liga Hadramaut menyambut baik undangan Kerajaan Arab Saudi untuk menggelar dialog komprehensif yang melibatkan seluruh komponen Hadramaut dan selatan Yaman di Riyadh. Undangan tersebut dipandang sebagai peluang strategis untuk membangun keamanan dan stabilitas yang berkelanjutan.

Liga Hadramaut menilai dialog Riyadh sebagai ruang penting untuk merumuskan solusi politik yang adil dan realistis. Mereka menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi secara aktif dengan membawa visi nasional yang bertanggung jawab demi kepentingan rakyat.

Salah satu poin utama yang ditekankan adalah soal identitas dan kekhususan Hadramaut. Liga menegaskan bahwa Hadramaut bukan sekadar wilayah geografis, melainkan entitas historis dengan identitas yang mengakar kuat dalam peradaban dan budaya damai.

Menurut pernyataan tersebut, Hadramaut memiliki seluruh elemen penopang sebuah negara, baik dari aspek sejarah, sosial, maupun ekonomi. Letak geopolitik dan potensi sumber dayanya dinilai menuntut perlakuan politik yang setara dan bermartabat.

Liga Hadramaut menolak pandangan yang mereduksi Hadramaut sebagai wilayah pinggiran tanpa hak menentukan masa depannya sendiri. Mereka menekankan bahwa kekhususan Hadramaut harus diakui dalam setiap pengaturan politik yang akan datang.

Pernyataan itu juga menyoroti apa yang disebut sebagai ketidakadilan historis terhadap Hadramaut sejak 1967. Liga menilai bahwa sejak periode tersebut, Hadramaut mengalami marginalisasi sistematis dan penghapusan peran politiknya.

Menurut Liga, kondisi tersebut telah berlangsung terlalu lama dan kini saatnya ketidakadilan sejarah itu diakhiri. Hadramaut, kata mereka, harus diakui sebagai pihak politik yang mandiri dan tidak bisa diabaikan dalam proses penyelesaian konflik Yaman.

Dalam konteks ini, Liga Hadramaut menegaskan bahwa Hadramaut memiliki isu politik dan sejarahnya sendiri yang terpisah. Pengakuan terhadap realitas ini dianggap sebagai kunci untuk mencapai solusi politik yang berkelanjutan.

Aspirasi rakyat Hadramaut juga menjadi sorotan penting dalam pernyataan tersebut. Liga menegaskan bahwa hak menentukan nasib sendiri dan mengelola urusan politik, ekonomi, serta keamanan adalah hak sah masyarakat Hadramaut.

Mereka menilai stabilitas kawasan secara keseluruhan tidak akan tercapai tanpa pemenuhan hak-hak Hadramaut secara utuh. Justru, Hadramaut diyakini mampu menjadi motor pembangunan dan stabilitas jika diberikan kewenangan yang layak.

Liga Hadramaut menolak keras kebijakan politik yang bersifat subordinatif atau memaksakan ketergantungan. Mereka menekankan perlunya pendekatan yang menghormati kehendak rakyat dan realitas sosial Hadramaut.

Dalam hal dialog, Liga memandang proses Riyadh sebagai sarana membangun, bukan sekadar forum formal. Mereka menyerukan kepada seluruh peserta dialog untuk mengakui secara terbuka hak-hak Hadramaut.

Bahasa rasionalitas dan logika dinilai harus dikedepankan agar dialog tidak berujung pada kompromi semu. Liga menegaskan bahwa hasil dialog harus menjamin perdamaian jangka panjang.

Menurut mereka, tantangan yang dihadapi kawasan saat ini hanya bisa dihadapi melalui persatuan visi dan pengakuan hak masing-masing pihak. Hadramaut diposisikan sebagai bagian penting dari solusi, bukan objek kebijakan.

Di akhir pernyataan, Liga Hadramaut kembali menegaskan komitmennya terhadap perjuangan damai. Mereka menyatakan akan tetap berpihak pada kehendak rakyat dan supremasi hukum.

Liga juga berjanji untuk terus menjadi suara yang setia membela identitas dan kemandirian keputusan Hadramaut. Mereka menegaskan tidak akan mengorbankan prinsip demi kepentingan sesaat.

Pernyataan tersebut ditutup dengan harapan agar seluruh pihak diberi petunjuk demi kebaikan Hadramaut, serta terwujudnya keamanan dan stabilitas yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Baca selanjutnya

Al-Alimi Didorong Satukan Ekonomi Yaman

Presiden Yaman, Dr. Rashad Al-Alimi, mendapatkan sorotan luas setelah keputusan strategisnya terkait pengeluaran pasukan Uni Emirat Arab dari wilayah selatan. Langkah ini dinilai sebagai momentum penting bagi integrasi nasional dan stabilitas ekonomi negara.

Marwan Al-Ghafuri, penulis dan dokter asal Yaman, menyampaikan dukungannya secara terbuka kepada Al-Alimi melalui pesan yang dipublikasikan di akun Facebook-nya. Ia menekankan bahwa langkah Presiden merupakan tindakan berani yang tidak mampu dilakukan negara-negara lebih besar.

Dalam pesannya, Al-Ghafuri menekankan bahwa sekarang saatnya Yaman bergerak maju tanpa penundaan, keraguan, atau perhitungan rumit. Ia mendorong Presiden untuk melakukan pembangunan kembali negara dengan fokus pada stabilitas dan kemandirian nasional.

Salah satu fokus utama yang disarankan adalah penyatuan ekonomi Yaman antara pemerintah PLC di Aden dan pemerintah Sanaa. Al-Ghafuri menekankan perlunya integrasi sistem mata uang dan perbankan untuk menciptakan aliran ekonomi yang lebih lancar di seluruh wilayah Yaman.

Menurut Al-Ghafuri, langkah ini harus dilakukan secara langsung dan tegas, dengan semua pihak pemerintah kembali ke Aden untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh pihak luar atau militer non-pemerintah.

Penyatuan ekonomi dianggap menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan pasar terhadap pemerintah. Mata uang yang stabil serta sistem perbankan yang terintegrasi akan mempermudah transaksi bisnis, investasi, dan distribusi barang penting di seluruh negeri.

Al-Ghafuri juga menekankan perlunya dialog dengan pemerintah Sanaa, termasuk membahas kebijakan fiskal dan moneter bersama, agar integrasi ekonomi dapat berlangsung lancar tanpa menimbulkan gesekan politik.

Usulan ini sekaligus menyasar penghapusan hambatan perdagangan dan arus barang serta jasa antara wilayah yang sebelumnya terpecah akibat konflik. Dengan demikian, rakyat dan sektor bisnis dapat menikmati kelancaran distribusi ekonomi.

Di mata elit Yaman, gagasan penyatuan ini memiliki daya tarik strategis karena menjanjikan stabilitas ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal. Elite bisnis dan pejabat perbankan melihat ini sebagai peluang untuk memperkuat posisi mereka di pasar domestik.

Namun, ada tantangan signifikan, terutama dari kelompok STC di selatan. Mereka memiliki kontrol militer dan pengaruh politik yang cukup besar, sehingga integrasi ekonomi tidak bisa dilakukan tanpa negosiasi yang matang.

Beberapa analis menilai, integrasi ekonomi ini dapat menjadi senjata diplomasi internal yang kuat, memperkuat posisi PLC dan Sanaa dalam perundingan nasional, serta menekan tekanan STC tanpa perlu konfrontasi militer langsung.

Langkah ini juga bisa meningkatkan legitimasi Al-Alimi di mata internasional. Dengan integrasi ekonomi yang terencana, Yaman dapat menunjukkan kapasitas pemerintah untuk mengelola negara secara profesional dan stabil.

Al-Ghafuri menekankan bahwa pembangunan ekonomi Yaman tidak bisa hanya mengandalkan bantuan luar, tetapi perlu melibatkan diaspora, akademisi, dan profesional Yaman untuk mendukung reformasi. Ini sekaligus membentuk fondasi ekonomi yang mandiri.

Mata uang yang stabil akan menjadi simbol kepercayaan publik dan investor, sementara integrasi perbankan memungkinkan aliran modal yang lebih efisien, mengurangi risiko inflasi atau manipulasi oleh pihak bersenjata.

Elit bisnis di Aden dan Sanaa diprediksi akan menerima langkah ini karena membawa keuntungan langsung bagi perdagangan, perbankan, dan sektor transportasi. Integrasi ekonomi menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat posisi elit di dalam negeri.

Namun, sebagian kalangan politik menilai bahwa langkah ini memiliki risiko jika tidak diikuti langkah keamanan dan koordinasi militer. STC tetap memiliki kekuatan di selatan yang bisa memengaruhi stabilitas ekonomi secara lokal.

Meski begitu, penyatuan ekonomi tetap dianggap sebagai usulan terbaik untuk saat ini karena menawarkan pendekatan damai dan berbasis kebijakan daripada konfrontasi militer. Ini memungkinkan PLC dan Sanaa membangun fondasi jangka panjang.

Analisis menunjukkan, integrasi ekonomi ini dapat memicu perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan internal Yaman, memperkuat posisi pemerintah pusat dibandingkan pihak milisi atau faksi bersenjata.

Langkah awal dimulai dari mata uang dan sistem perbankan, kemudian menyasar sektor transportasi, logistik, dan perdagangan lintas wilayah. Strategi ini dirancang agar dampaknya terasa cepat sekaligus berkelanjutan.

Kesimpulannya, penyatuan ekonomi Yaman yang diusulkan Al-Alimi merupakan langkah strategis yang bisa diterima elit dan masyarakat, sambil memberikan tekanan tersirat kepada STC. Meskipun bukan solusi menyeluruh, langkah ini dinilai paling rasional dan aman dibanding opsi militer.

Integrasi ekonomi antara PLC dan Sanaa membuka harapan baru bagi Yaman untuk keluar dari krisis multidimensi, memperkuat negara, dan menciptakan landasan bagi perdamaian yang lebih stabil di masa depan.

Baca selanjutnya

A New Scenario for Yemen’s Peace Seats: What If the Houthis Join the PLC?

The idea of expanding the membership of Yemen’s Presidential Leadership Council (PLC) has resurfaced amid a prolonged political deadlock and an unending war. One scenario increasingly discussed among analysts is the possibility of incorporating Houthi representatives into the PLC—an unconventional political breakthrough that could fundamentally reshape Yemen’s conflict landscape.

Under this scenario, two additional seats would be added to the PLC, specifically reserved for figures representing the Sana’a-based Houthi authority. This step would not be intended to dissolve or weaken the Houthis’ de facto government in Sana’a, but rather to acknowledge the realities on the ground while opening broader space for national coordination.

Such a model would formalize an institutionalized dualism. The Houthi administration would continue to manage day-to-day governance in northern Yemen, while the PLC would serve as a shared political umbrella representing Yemen collectively on issues of sovereignty, diplomacy, and the country’s future.

If realized, the PLC would begin to resemble mechanisms such as the Gulf Cooperation Council or even the loosely structured Gulf monarchies. The fundamental difference is that the PLC would unite de facto authorities rather than fully sovereign states. Each actor would retain control over its territory and power, yet sit at a single table for strategic decision-making.

The core objective of this approach is to defuse an existential conflict. As long as the Houthis are treated solely as an enemy to be totally defeated, war is likely to persist. Granting them seats in the PLC would shift the struggle from the battlefield to the political arena.

One immediate advantage of this arrangement would be the creation of a permanent communication channel. Until now, Yemeni dialogue has largely depended on external mediation, whether through the United Nations or regional actors. A more inclusive PLC would allow dialogue to take place within Yemen’s own political framework.

One of the most sensitive issues concerns international legitimacy. If Houthi representatives become official members of the PLC, they could technically speak in international forums, including the United Nations, on behalf of the Yemeni state. This would resolve the long-standing paradox in which the force controlling the capital lacks an official global voice.

For the international community, this model could also provide clarity. Instead of dealing with two rival governments that negate each other, the world would engage with a single collective body that acknowledges Yemen’s internal plurality of power.

The key question, however, is whether the Houthis would agree. From their perspective, PLC membership could represent an upgrade in political status without requiring them to relinquish military control. At the same time, participation may be seen as an implicit endorsement of a political structure they have long portrayed as an extension of foreign intervention.

The Houthis would also calculate the symbolic costs and benefits. They have built their legitimacy on the narrative of a revolutionary authority operating outside the old system. Sitting on the PLC would mean accepting a state framework they have consistently criticized.

On the PLC side and among its allies, resistance would also be strong. Incorporating the Houthis would mean accepting them as a legitimate part of the state—an extremely difficult step for factions that have lost territory, resources, and thousands of lives during the war.

Nevertheless, some analysts argue that this scenario is not about total reconciliation, but about conflict management. An inclusive PLC would not solve all problems, but it could freeze large-scale hostilities and open space for gradual compromise.

If successful, the PLC could function as a coordination forum among rival power centers, similar to elite consensus mechanisms in Gulf states, where differing interests coexist within mutually agreed red lines for the sake of stability.

This model could also help curb further fragmentation. Without a national framework, Yemen risks breaking into permanently separated mini-entities. A PLC that includes the Houthis might become the last remaining symbol of unity.

The risk of failure, however, is substantial. Without clear mechanisms for power-sharing and authority, the PLC could turn into a permanent veto arena, slowing decision-making and deepening mistrust.

Regional actors would play a decisive role. Saudi Arabia might see this as an honorable exit from a long war, while Iran would assess whether Houthi interests remain adequately protected.

For the United Nations, such a scenario aligns with a growing realist approach that recognizes de facto actors as part of the solution rather than merely the problem.

Ultimately, adding PLC seats for the Houthis is not about idealistic unity, but about recognizing Yemen’s current reality. The country is no longer unified, yet not fully divided either.

Whether this scheme would strengthen unity or merely freeze the conflict remains an open question. But amid total deadlock, it offers something rare in the Yemeni conflict: a middle path that has not yet been completely closed.

Read more

Israel Gunakan Warga Palestina untuk Menindas Sesama

Kekerasan di Tepi Barat kembali membara. Dalam laporan investigatif Al Jazeera yang dirilis pekan ini, terungkap praktik mencengangkan: tentara Israel diduga memanfaatkan warga Palestina sendiri untuk kepentingan militer mereka. Di Gaza, kelompok bersenjata yang disebut “Abu Shabab” dituding menjadi kaki tangan Israel dalam melawan warga sipil dalam proyek genosida, sementara di Tepi Barat, penduduk setempat dipaksa bekerja tanpa bayaran di bawah ancaman pembalasan kejam.

Tragedi kemanusiaan itu terutama terjadi di kawasan Tulkarem dan kamp pengungsi Nur Shams. Kedua daerah yang sebelumnya padat penduduk kini berubah menjadi puing-puing. Laporan Al Jazeera menyebut, operasi militer Israel telah membakar blok apartemen, menghancurkan toko-toko, dan menggusur ribuan orang dari rumah mereka. Bau asap dan debu masih menyelimuti udara, menyisakan kesunyian dan trauma mendalam.

Menurut catatan PBB, agresi terbaru ini merupakan bagian dari Operation Iron Wall—kampanye militer besar Israel sejak awal 2025. Operasi ini diklaim bertujuan menumpas jaringan militan Palestina, namun di lapangan justru menargetkan warga sipil. UNRWA mencatat lebih dari 32.000 warga Palestina mengungsi dari Tulkarem, Nur Shams, dan Jenin. Banyak dari mereka kini hidup tanpa tempat tinggal, tanpa air bersih, dan tanpa rasa aman.

Israel menegaskan operasi tersebut sebagai langkah mempertahankan keamanan nasional. Namun berbagai lembaga HAM internasional menilai tindakan itu telah melewati batas kemanusiaan. Human Rights Watch dan Amnesty International mengecam keras praktik eksploitasi warga Palestina sebagai bentuk “dehumanisasi sistematis.”

Salah satu korban, Abdel (nama samaran), menceritakan kepada Al Jazeera bagaimana dirinya dipaksa bekerja untuk tentara Israel sejak Februari lalu. Ia diperintahkan memperbaiki jaringan listrik dan membawa makanan bagi para prajurit. Ketika menolak, tentara mengancam akan meratakan rumahnya. “Salah satu dari mereka berkata, ‘Akulah tuanmu di sini, kamu bekerja untukku,’” kisah Abdel lirih.

Abdel bahkan mengaku harus mengeluarkan hingga 1.500 shekel—sekitar Rp 7 juta—setiap bulan untuk memenuhi permintaan para tentara agar keluarganya tetap aman. Ceritanya menggambarkan pola intimidasi yang sistematis: bekerja tanpa bayaran, atau kehilangan segalanya.

Nasib serupa dialami oleh Nihad, warga lain yang rumahnya diambil alih pasukan Israel selama 75 hari. “Mereka tidur di ruang tamu saya, sementara saya dan anak-anak harus berpindah ke gudang belakang,” ujarnya. Setelah tentara pergi, yang tersisa hanya dinding berlubang dan kenangan buruk.

Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bagaimana Israel menekan warga Palestina dengan dua cara: kekuatan senjata dan paksaan psikologis. Di Tepi Barat, ancaman pembongkaran rumah digunakan untuk memaksa warga tunduk. Di Gaza, taktik berbeda digunakan—Israel dituding memanfaatkan kelompok kriminal lokal seperti “Abu Shabab” untuk menekan warga sipil dan membungkam perlawanan.

Sumber-sumber lokal menyebut, kelompok “Abu Shabab” beroperasi layaknya geng bersenjata yang menebar teror di antara warga Gaza. Mereka memungut “pajak keamanan,” menakut-nakuti warga, dan menekan kelompok pro-perlawanan. Banyak analis percaya, kelompok itu mendapat perlindungan tidak langsung dari otoritas pendudukan Israel demi menciptakan kekacauan internal.

Tujuannya, menurut sejumlah pengamat Timur Tengah, adalah memecah solidaritas di kalangan warga Palestina. Dengan memanfaatkan segelintir orang untuk menindas sesama, Israel dapat mengklaim bahwa kekacauan di Gaza adalah akibat konflik internal, bukan agresi eksternal. Strategi semacam ini disebut “kolonialisme perwakilan”—metode lama untuk mengendalikan wilayah tanpa kehadiran militer langsung.

Pola yang sama terlihat di Tepi Barat, di mana kerja paksa dijadikan alat kendali sosial. Rumah-rumah warga dijadikan pos militer sementara, anak-anak laki-laki remaja dipaksa mengangkut peralatan, dan perempuan diminta memasak untuk pasukan. “Kami bukan lagi manusia di mata mereka,” kata seorang saksi kepada jurnalis Al Jazeera.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa sejak awal tahun, sedikitnya 198 warga Palestina tewas akibat operasi militer di Tepi Barat. Sebagian besar korban adalah warga sipil yang tertembak saat mencoba melarikan diri dari daerah operasi. Tentara Israel, menurut laporan, bahkan melarang keluarga korban mengambil jenazah sebelum “izin militer” diberikan.

Kondisi di kamp Nur Shams digambarkan oleh penduduk sebagai “neraka terbuka.” Generator listrik disita, air bersih diblokade, dan akses ke rumah sakit dibatasi. Tentara mendirikan pos pemeriksaan di setiap pintu masuk, menjadikan seluruh kamp seperti penjara raksasa.

Sementara itu, pemerintah Israel menolak tudingan kerja paksa dan menyebut laporan Al Jazeera sebagai “propaganda politik.” Namun gambar-gambar satelit dan rekaman warga memperlihatkan kehancuran luas di Tulkarem dan Nur Shams, yang sulit disangkal.

PBB melalui UNRWA menyerukan penyelidikan independen dan meminta Israel menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap warga sipil. Sekretaris Jenderal PBB bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai “eksploitasi yang melanggar hukum internasional.”

Masyarakat internasional kini menunggu langkah konkret dunia untuk menghentikan penderitaan ini. Negara-negara Arab menyerukan sidang darurat di Dewan Keamanan PBB, namun hingga kini belum ada resolusi yang disepakati.

Di tengah kebisuan global, warga Palestina kembali menjadi korban dalam permainan kekuasaan yang tak berkesudahan. Mereka dipaksa menanggung beban perang yang bukan mereka mulai, bahkan oleh tangan-tangan sesama yang telah dijerat oleh sistem pendudukan.

Gaza dan Tepi Barat kini menjadi dua wajah dari luka yang sama: satu hancur karena bom, satu lagi karena perbudakan modern. Di balik reruntuhan Tulkarem dan kekacauan Gaza, terpantul ironi besar dunia modern—ketika penindasan bisa dijalankan melalui tubuh dan ketakutan korban sendiri.

Dan selama dunia hanya diam, operasi semacam ini akan terus berulang—dengan wajah berbeda, tetapi tujuan yang sama: menundukkan perlawanan dengan memecah persaudaraan rakyat Palestina sendiri.

Baca selanjutnya

‎Upaya Keturunan Johor Kepung Sumatera dan Kalimantan

‎

‎Siak Sri Indrapura, sebuah kesultanan yang lahir dari rahim konflik dinasti di Selat Malaka, berdiri tegak sebagai kekuatan baru yang berusaha mempreteli hegemoni kerajaan lama, termasuk Aceh Darussalam. 

‎

‎Didirikan oleh Raja Kecik pada tahun 1723 M, Siak bukanlah sekadar penerus, melainkan manifestasi dari upaya Kerajaan Johor untuk bangkit dari kehancuran pasca-Malaka. Keterlibatan Johor dalam perang segitiga melawan Portugis dan Aceh usai kejatuhan Malaka di tangan Portugis pada 1511 M menjadi akar yang panjang dari konflik politik ini.

‎

‎Johor, yang terus berjuang mempertahankan warisan Melayu, pada akhirnya harus melihat kekuatannya terbelah, yang melahirkan Siak sebagai pusat kekuasaan baru di hulu Sungai Siak.

‎

‎Dalam upayanya membangun hegemoninya, Siak melanjutkan tradisi peluasan wilayah di sepanjang Pantai Timur Sumatera. Di bawah kepemimpinan Sultan-sultan penerusnya, ambisi Siak untuk menguasai jalur dagang strategis di Selat Malaka semakin menguat, berhadapan langsung dengan klaim kedaulatan Aceh yang secara tradisional menguasai pesisir utara dan barat Sumatera.

‎

‎Wilayah-wilayah seperti Asahan, Deli, dan Langkat di Sumatera Timur menjadi sasaran utama ekspansi Siak, yang berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di sana. Ini menjadi salah satu fase penting dalam sejarah politik Melayu, di mana Siak muncul sebagai kekuatan penyeimbang baru yang berusaha membebaskan wilayah dari pengaruh Aceh.

‎

‎Usaha Siak untuk mendominasi tidak selalu berjalan mulus. Di pedalaman Sumatera, perlawanan lokal juga terjadi. Salah satu kelompok yang gigih adalah marga Hasibuan dari Huristak. 

‎

‎Perlawanan dari marga, yang pernah bersekutu dengan Aceh dan Ottoman (Si Turki) melawan Portugis ini merupakan salah satu contoh bagaimana dinamika kekuasaan tidak hanya melibatkan kerajaan besar, tetapi juga kekuatan-kekuatan lokal yang mempertahankan otonominya.

‎

‎Menariknya, Kerajaan Huristak, yang berpusat di pedalaman, telah resmi bercorak Islam dan menjalin relasi, bahkan terlibat peperangan, dengan Siak.

‎

‎Hubungan ini menunjukkan jalinan politik yang kompleks antara kerajaan-kerajaan Muslim di Sumatera, yang seringkali bersifat aliansi sekaligus konfrontasi.

‎

‎Kekuasaan Siak mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Assaidis Assyarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi (1784-1810), yang lebih dikenal sebagai Sultan Syarif Ali. Pada masa ini, hegemoni Kesultanan Siak tidak hanya meliputi seluruh Riau daratan dan Pelalawan, tetapi juga wilayah di sepanjang Pantai Timur Sumatera seperti Asahan, Deli, Langkat, Temiang, dan Bedagai, bahkan menjangkau bagian selatan Aceh seperti Barus dan Singkil. Inilah masa kebesaran politik Kesultanan Siak Sri Indrapura, sebuah kerajaan maritim yang tangguh.

‎

‎Namun, pengakuan kekuasaan ini harus direbut melalui darah dan air mata. Penyerangan Siak terhadap Kesultanan Pelalawan adalah salah satu episode paling dramatis. Penyerangan pertama terjadi sekitar tahun 1806, dipimpin oleh Sayyid Usman Syahabuddin. Pasukan Siak, yang berlayar melalui Kuala Kampar, berhadapan dengan benteng pertahanan Pelalawan yang terkuat di Kuala Mempusun, tepat di hilir Pelalawan.

‎

‎Benteng di Mempusun itu dipersiapkan dengan matang, dilengkapi dengan meriam, dan lebih cerdiknya lagi, di atas Sungai Kampar telah dilintangi batang-batang kayu besar yang diikat dengan rantai besi, disusun dari seberang sungai untuk menghalangi perahu dan sampan Siak mudik ke hulu.

‎

‎Serangan pertama ini berhasil dipatahkan oleh pasukan perang Kesultanan Pelalawan. Pasukan Siak dipukul mundur dan bahkan mengalami kerugian signifikan.

‎

‎Salah satu kapal pasukan Kesultanan Siak yang tenggelam adalah kapal "Beram" atau "Baheram", yang ditumpangi oleh Sayyid Usman Syahabuddin sendiri.

‎

‎Tempat tenggelamnya kapal ini bahkan diabadikan oleh penduduk sekitar dengan nama "Teluk Beram". Dengan kekalahan telak ini, untuk sementara penyerangan terhadap Kesultanan Pelalawan pun dihentikan, meskipun tekad Kerajaan Siak untuk menaklukkan Pelalawan tetap membara.

‎

‎Ambisi Sultan Syarif Ali tidak terbatas di Sumatera. Beliau juga memimpin ekspedisi ke timur, melancarkan serangan terhadap Kesultanan Sambas di Kalimantan Barat. Siak berhasil menaklukkan ibukota Sambas, meskipun tidak diduduki secara permanen.

‎

‎Kemenangan ini meninggalkan jejak budaya dan politik; di Sambas kini masih ditemukan perkampungan bernama Kampung Siak. Sebagai tanda takluk, Sambas diwajibkan membayar upeti tahunan kepada Siak berupa bunga perak. Bukti fisik kekuasaan ini pun dibawa pulang, di Siak masih terdapat barang-barang dari Sambas seperti piring, senjata, dan juga kesamaan antara Tenunan Siak dengan Sambas.

‎

‎Meskipun Siak mencapai puncak kejayaan yang luar biasa dan berhasil menggeser dominasi Aceh di beberapa wilayah kunci Sumatera Timur, nasib akhir kesultanan ini terikat oleh kekuatan yang lebih besar. Seiring dengan peningkatan pengaruh kolonial Belanda (Hindia Belanda) di Selat Malaka pada abad ke-19, posisi Siak semakin dilematis. Kekuatan Siak, yang sebelumnya berhasil mempreteli kekuasaan Aceh dan menundukkan kerajaan-kerajaan kecil, akhirnya harus tunduk pada Traktat Siak pada 1 Februari 1858.

‎

‎Perjanjian kontroversial tersebut memaksa Sultan Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas wilayahnya, termasuk wilayah taklukannya di Sumatera Timur. Praktis, Asahan, Deli, dan Langkat yang selama ini berada di bawah hegemoni Siak, kini diserahkan kepada kontrol Belanda.

‎

‎Traktat ini mengakhiri masa keemasan politik Siak dan menandai bergesernya kendali atas jalur perdagangan penting di Sumatera Timur dari tangan penguasa Melayu ke tangan kolonial. Ini merupakan akhir yang ironis bagi sebuah kerajaan yang lahir dari perjuangan melawan dominasi kekuasaan lama, namun harus menyerah pada kekuatan kolonialisme modern.

‎

‎Paska Kemerdekaan Indonesia

‎

‎Sultan Syarif Kasim II dari Siak Sri Indrapura dikenal sebagai salah satu tokoh bangsawan Melayu yang memiliki peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada masa-masa awal setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, beliau menjadi simbol kebesaran hati kaum bangsawan Nusantara yang rela melepas kekuasaan demi persatuan bangsa. Di saat banyak kerajaan masih bimbang menentukan sikap terhadap republik yang baru lahir, Sultan Syarif Kasim II justru menjadi yang pertama menyatakan dukungan penuh kepada pemerintahan Soekarno–Hatta.

‎

‎Sebagai bukti kesetiaan dan semangat nasionalismenya, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan sumbangan sebesar lebih dari 13 juta Gulden Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Jika dikonversi dengan nilai saat ini, jumlah tersebut setara dengan lebih dari Rp1 triliun. Dana besar ini digunakan untuk menopang keuangan negara yang baru berdiri dan membantu pembentukan lembaga pemerintahan serta militer di masa awal kemerdekaan. Sumbangan itu tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga emas, perhiasan kerajaan, dan sumber daya berharga lain yang dimiliki Kesultanan Siak.

‎

‎Lebih dari sekadar memberikan harta, Sultan Syarif Kasim II melakukan langkah monumental: membubarkan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Keputusan ini menandai penyerahan penuh kedaulatan kerajaan kepada Republik Indonesia, menjadikan wilayah Siak secara resmi menjadi bagian dari NKRI tanpa melalui perang atau tekanan politik. Tindakan ini menunjukkan pandangan jauh ke depan seorang pemimpin yang memahami pentingnya persatuan bangsa di atas kepentingan dinasti.

‎

‎Sumbangan dan sikap patriotik Sultan Syarif Kasim II menjadi inspirasi bagi banyak kerajaan di Nusantara untuk mengikuti langkah serupa. Dukungan dari istana Siak memperkuat legitimasi pemerintahan republik muda yang masih berjuang menghadapi ancaman kolonial Belanda dan sekutu-sekutunya. Tindakan beliau turut memperkokoh semangat persatuan di kalangan masyarakat Melayu dan Riau, menjadikan daerah tersebut salah satu benteng kuat perjuangan diplomasi Indonesia di Sumatera.

‎

‎Atas jasa dan pengorbanan luar biasa itu, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Syarif Kasim II pada 6 November 1998. Namanya kini diabadikan di berbagai tempat, termasuk Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru. Warisan perjuangannya bukan hanya berupa harta yang diserahkan, tetapi juga teladan keikhlasan dan pengabdian seorang raja yang memilih menjadi bagian dari rakyat demi tegaknya kemerdekaan Indonesia.

‎

‎Baca juga:

‎

‎https://www.facebook.com/share/p/17CKYbDD6N/

Lihat selanjutnya

‎

‎

Geng Bayangan di Gaza: Siapa di Balik Ramlis, Husseal, dan Ashramani?

Di tengah reruntuhan Gaza yang belum pulih dari gempuran, muncul kisah baru yang tak kalah gelap dari ledakan bom dan deru tank. Bukan tentang serangan udara atau perlawanan, melainkan tentang kemunculan geng-geng bersenjata yang dituduh dibentuk secara sistematis oleh intelijen Israel untuk mengacaukan tatanan masyarakat Gaza pasca-perang.

Video investigatif dari kanal Middle East Eye menyingkap tuduhan bahwa sejak invasi Rafah pada Mei 2024, Israel melalui Shin Bet dan IDF telah merekrut para kriminal, menawarkan mereka kekuasaan dan kemewahan, untuk membentuk jaringan geng yang akan menguasai Gaza setelah perang usai. Geng pertama yang muncul dikenal sebagai Abu Shabab, diikuti oleh tiga kelompok lain: Ramlis, Husseal, dan Ashramani.

Meski nama-nama itu terdengar seperti julukan biasa, bagi warga Gaza, setiap nama membawa sejarah sosial yang dalam. Di Gaza, identitas keluarga dan asal-usul klan sering menentukan status sosial dan loyalitas politik seseorang. Karena itu, kemunculan geng-geng ini bukan hanya fenomena kriminal, tapi juga cermin dari fragmentasi sosial yang terus dirawat oleh perang.

Geng Abu Shabab dikenal sebagai yang pertama dan terbesar. Kelompok ini muncul di wilayah Rafah, kota paling selatan Gaza, yang menjadi titik pertama invasi darat Israel. Menurut laporan Middle East Eye, para anggotanya direkrut dari klan Abu Shahab—kelompok yang memiliki reputasi lama dalam jaringan perdagangan lintas perbatasan Rafah-Sinai.

Namun fokus kini bergeser kepada tiga geng lain: Ramlis, Husseal, dan Ashramani. Mereka muncul sekitar pertengahan 2024, saat pertempuran darat mulai berkurang dan wilayah Gaza terbagi menjadi zona-zona tak tentu. Ketiganya disebut “tidak terbentuk secara organik,” melainkan hasil dari strategi terencana untuk menanamkan benih kekacauan di wilayah yang sulit dijangkau oleh militer Israel.

Nama “Ramlis” diduga diambil dari kata Ramla, sebuah kota di Palestina tengah yang kini menjadi bagian dari Israel. Ribuan warga Ramla mengungsi ke Gaza setelah Nakba 1948, dan banyak dari mereka masih menggunakan nama itu untuk menandai identitas leluhur mereka. Karena itu, geng Ramlis diyakini berasal dari keturunan pengungsi Ramla yang kini tinggal di kamp pengungsi Bureij dan Nuseirat.

Dalam konteks sosial Gaza, keturunan pengungsi Ramla sering kali merasa terpinggirkan dibanding keluarga asli Gaza selatan. Mereka tidak memiliki tanah, bekerja di sektor informal, dan sering bergantung pada bantuan UNRWA. Kerapuhan ekonomi inilah yang kemungkinan besar dimanfaatkan oleh pihak luar untuk merekrut anggota geng Ramlis dengan janji uang dan kekuasaan.

Berbeda dengan Ramlis, geng Husseal memiliki akar yang lebih dalam di Gaza. Nama “Husseal” tampaknya merupakan variasi dari al-Husayl atau al-Husseili, yang dikenal di wilayah Khan Younis dan Deir al-Balah. Keluarga ini berakar dari jaringan klan urban dan Badui yang berbaur sejak masa Ottoman.

Anggota Husseal dikenal memiliki jaringan perdagangan dan keamanan lokal. Di masa lalu, beberapa tokoh dari keluarga ini pernah menjadi mediator antara kelompok bersenjata dan masyarakat sipil. Karena posisi sosial mereka yang ambigu—antara masyarakat kota dan suku Badui—mereka mudah dimanfaatkan untuk operasi infiltrasi dan perekrutan bayaran.

Sumber-sumber lokal menyebut, geng Husseal tidak hanya mencari keuntungan materi, tapi juga balas dendam terhadap kelompok tertentu di Gaza yang mereka anggap telah menyingkirkan mereka secara politik. Hubungan yang rumit antara keluarga Husseal dan beberapa cabang Hamas di Khan Younis diduga menjadi salah satu alasan mengapa kelompok ini mudah digiring ke dalam operasi bayangan.

Sementara itu, geng Ashramani muncul dari bagian utara Gaza, di sekitar Jabalia dan Beit Hanoun. Nama “Ashramani” diyakini berasal dari keluarga al-Ashram—salah satu klan kecil yang berakar dari suku Badui di Sinai, namun telah menetap di Gaza sejak generasi keempat.

Keluarga Ashram dikenal memiliki reputasi keras dan kehidupan yang dekat dengan perbatasan. Mereka terbiasa hidup dalam kondisi sulit, bergantung pada penyelundupan bahan bakar dan logistik dari jalur Rafah. Dalam situasi kacau pasca-serangan, anggota-anggota muda klan ini menjadi sasaran empuk bagi operasi rekrutmen.

Menurut video Middle East Eye, ketiga geng—Ramlis, Husseal, dan Ashramani—dibentuk untuk mengisi ruang kekuasaan di wilayah yang telah ditinggalkan IDF. Israel disebut berusaha memanfaatkan mereka untuk menciptakan kekacauan internal, dengan harapan masyarakat Gaza akan saling curiga dan berperang satu sama lain.

Strategi ini bukan hal baru. Pada masa pendudukan awal 1970-an, Israel juga pernah dituduh menanamkan kelompok kriminal di kamp pengungsi untuk melemahkan PLO. Kini pola serupa diduga diulang, dengan versi yang lebih halus namun lebih berbahaya—menggunakan geng lokal yang diberi fasilitas dan status sosial palsu.

Sumber-sumber di Rafah menyebut, beberapa pemimpin geng bahkan diberi akses ke kendaraan dan senjata yang diselundupkan dari perbatasan Mesir. Sebagian lainnya dikabarkan mendapat janji pengampunan dari Shin Bet jika mau bekerja sama mengawasi wilayah tertentu setelah gencatan senjata.

Warga Gaza menyebut fenomena ini sebagai “perang bayangan,” di mana musuh tidak lagi mengenakan seragam. Batas antara kriminal dan kolaborator menjadi kabur. Banyak penduduk khawatir bahwa setelah perang berhenti, konflik antar geng ini akan menimbulkan kekacauan yang lebih dalam daripada serangan udara.

Para ulama dan tokoh masyarakat di Gaza kini menyerukan agar masyarakat tidak terjebak dalam provokasi yang diciptakan melalui geng-geng ini. Mereka menegaskan bahwa setiap tindakan balas dendam atau kekerasan internal hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina sendiri.

Hingga kini, keberadaan geng-geng tersebut sulit diverifikasi secara independen. Namun banyak laporan lapangan dan testimoni warga menunjukkan bahwa munculnya kelompok bersenjata baru dengan identitas lokal yang mencurigakan memang meningkat sejak pertengahan 2024.

Bagi banyak pengamat, kemunculan Ramlis, Husseal, dan Ashramani hanyalah puncak dari strategi lama: menghancurkan masyarakat Gaza dari dalam. Dengan menciptakan geng yang tampak lokal, Israel dapat menanamkan kekacauan tanpa harus mengerahkan pasukan.

Gaza hari ini bukan hanya medan perang militer, tetapi juga arena perebutan jiwa dan loyalitas. Ketika keluarga dan suku diperalat menjadi geng, dan geng dijadikan alat untuk memecah belah bangsa, maka luka Gaza bukan lagi sekadar kehancuran fisik—melainkan luka identitas yang mungkin akan diwariskan dari generasi ke generasi.

Baca selanjutnya

‎Dja Endar Moeda Naik Haji Sebelum Sisingamangaraja XII Gugur‎

‎Nama Dja Endar Moeda Harahap tercatat sebagai salah satu tokoh perintis pers berbahasa Melayu dari Tapanuli Selatan. Ia lahir di Padang Sidempuan pada tahun 1861 dan menempuh pendidikan di Kweekschool Padang Sidempuan, sebuah sekolah yang didirikan tokoh pendidikan terkenal Willem Iskander, seorang bermarga Nasution yang belakangan murtad dari Islam.

‎

‎Sejak muda, Dja Endar Moeda dikenal cerdas dan piawai dalam bahasa Belanda. Ia pernah menjadi murid Charles Adrian van Ophuijsen, sosok yang kelak menyusun ejaan resmi bahasa Melayu. Latar pendidikan inilah yang mengantarkan Moeda pada karier penting di dunia jurnalistik dan pendidikan.

‎

‎Setelah lulus tahun 1884, ia mengabdi sebagai guru pembantu di Air Bangis. Dua tahun kemudian, ia dipercaya menjadi kepala sekolah di Batahan, Mandailing Natal, sebuah jabatan bergengsi untuk ukuran seorang pribumi pada masa itu.

‎

‎Tidak hanya mengajar, Moeda juga menekuni dunia kepenulisan. Pada 1887, ia tampil sebagai redaktur jurnal pendidikan Soeloeh Pengadjar yang terbit di Probolinggo. Dari sinilah bakat jurnalistiknya semakin terasah.

‎

‎Perjalanan hidupnya berlanjut ketika ia dipindahkan ke Singkil, Aceh Singkil. Dari titik inilah Moeda membuat keputusan besar: berangkat menunaikan ibadah haji ke Makkah pada tahun 1892, saat itu Kesultanan Aceh masih secara de jure berdiri, bahkan Ottoman Turki masih ada.

‎

‎Keberangkatan Moeda ke Tanah Suci menempatkannya sebagai salah satu putra Mandailing yang lebih dahulu menunaikan haji pada masa kolonial, jauh sebelum akses perjalanan menjadi lebih mudah di abad ke-20.

‎

‎Keputusan naik haji itu terjadi 15 tahun sebelum Sisingamangaraja XII gugur ditembak Belanda pada 1907 di Parlilitan, kini Humbang Hasundutan yang secara geografis dekat Singkil. Fakta ini menunjukkan bahwa kaum intelektual Tapanuli Selatan tetap menjalankan syariat Islam ke Mekkah meski penjajahan Belanda sudah mulai perlahan menguasai seluruh wilayah Aceh dan Sumatera Utara sekarang.

‎

‎Di Makkah, Moeda tidak hanya menunaikan ibadah, tetapi juga berziarah ke makam ayahnya yang wafat di tanah suci. Pengalaman spiritual ini memberikan kesan mendalam bagi dirinya.

‎

‎Setelah kembali dari haji, Moeda menuliskan catatan perjalanan yang sangat berharga. Karyanya berjudul Perdjalanan ke Tanah Tjoetji dimuat secara berseri di majalah Bintang Hindia.

‎

‎Dalam catatan itu, ia tidak hanya menceritakan pengalaman rohaninya, tetapi juga menjabarkan rincian praktis, mulai dari biaya hingga mata uang yang sebaiknya dibawa.

‎

‎Moeda menulis bahwa ongkos naik haji tahun 1892 berkisar 750 hingga 1.000 gulden, lebih mahal dibandingkan tahun 1887 yang hanya sekitar 500 gulden. Kenaikan itu disebabkan kondisi transportasi dan kebijakan perdagangan mata uang.

‎

‎Ia bahkan memberikan tips keuangan bagi calon jamaah haji. Menurutnya, lebih baik menukar gulden dengan poundsterling, sebab nilai tukarnya di Makkah lebih menguntungkan dibandingkan gulden Hindia Belanda.

‎

‎Moeda mencatat, 12,5 gulden bisa ditukar dengan satu poundsterling yang setara 10 ringgit burung di Makkah. Sementara itu, 10 gulden hanya dapat ditukar dengan delapan ringgit burung. Catatan ini menunjukkan wawasan ekonomi yang tajam.

‎

‎Tulisan Moeda tentang haji berisi 44 pasal, yang menyajikan panduan lengkap bagi jamaah. Bagi masyarakat pribumi kala itu, catatan tersebut menjadi rujukan penting untuk memahami perjalanan ke tanah suci.

‎

‎Catatan ini juga memperlihatkan bahwa ibadah haji sejak akhir abad ke-19 tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga erat kaitannya dengan pengetahuan praktis, termasuk soal mata uang, ongkos, dan logistik perjalanan.

‎

‎Posisi Moeda sebagai haji sekaligus intelektual mempertegas peran penting ulama-jurnalis dari Tapanuli dalam menghubungkan dunia Melayu-Nusantara dengan pusat Islam global.

‎

‎Fakta bahwa ia sudah berhaji sebelum Sisingamangaraja XII gugur ditembak Belanda juga menjadi catatan sejarah menarik. Keduanya mewakili dua jalur perlawanan berbeda terhadap kolonialisme: satu melalui pena dan pendidikan, satu lagi melalui senjata dan karisma keagamaan.

‎

‎Moeda membuktikan bahwa kebangkitan intelektual pribumi di Tapanuli Selatan tidak kalah bersejarah dibanding perlawanan fisik. Ia membuka ruang bagi lahirnya kesadaran baru lewat media cetak berbahasa Melayu.

‎

‎Kisah perjalanan hajinya yang terekam dengan detail menjadikan Dja Endar Moeda bukan sekadar pelopor pers, melainkan juga pionir yang memperlihatkan bagaimana orang Tapanuli tetap terhubung dengan dunia internasional sampai abad ke-19, hubungan yang telah terbina sejak era Sayabiga (Zabag/Sriwijaya) dan perdagangan internasion di Barus Titik Nol Islam di Nusantara.

‎

‎Warisan Moeda kini dipandang sebagai salah satu fondasi sejarah modern di Sumatera Utara. Ia menjadi bukti bahwa pendidikan, pena, dan spiritualitas bisa berjalan seiring dalam membangun kesadaran bangsa.

‎

‎#harahap #singkil #djaendarmoeda #tokohpers

Baca selanjutnya

Kamp Pengungsi Suriah yang Kian Sepi

Kondisi kamp-kamp pengungsian di Suriah semakin memperlihatkan wajah sepi dan ditinggalkan. Banyak lokasi yang dulunya penuh sesak dengan ribuan keluarga kini hanya menyisakan segelintir orang yang bertahan. Di beberapa kamp, hanya tiga atau empat keluarga yang masih menempati tenda yang tersisa, sementara sisanya telah angkat kaki meninggalkan tempat yang tak lagi layak huni.

Kondisi ini terutama terlihat di kawasan Atmeh, dekat perbatasan Suriah dengan Turki. Video terbaru yang beredar menampilkan situasi memilukan di mana sebuah kamp yang dulunya ramai kini dipenuhi puing-puing. Atap dari terpal sudah banyak yang sobek dan roboh, sementara isi rumah seadanya sudah dibawa para pengungsi yang memilih pindah.

Di beberapa sudut kamp, bahkan dinding-dinding yang dulu menjadi penahan kini telah diruntuhkan. Sisa-sisa papan, kain, dan plastik yang menjadi pelindung dari panas dan hujan hanya berserakan tanpa fungsi. Pemandangan ini menjadi bukti nyata bahwa kamp tersebut tidak lagi dikelola dengan baik.

Seorang perempuan dalam video itu mengisahkan betapa berat hidup yang mereka jalani. Ia menyebut bahwa dirinya bersama suami masih bertahan di kamp karena tidak punya tempat lain untuk dituju. Penghasilan suaminya yang sangat kecil membuat mereka tidak mampu menyewa rumah atau kembali ke desa yang sudah hancur.

Wanita itu juga menambahkan, hanya ada tiga hingga empat keluarga yang tersisa di sekitar kampnya. Mereka hidup di tengah puing-puing dan rumah tenda yang kosong, dengan fasilitas minim dan tanpa adanya dukungan organisasi kemanusiaan yang konsisten.

Ketiadaan pengurus kamp membuat keadaan semakin sulit. Tidak ada distribusi logistik yang teratur, bahkan akses ke air bersih dan listrik menjadi persoalan utama. Anak-anak yang tersisa pun tidak lagi memiliki ruang bermain aman sebagaimana dulu ketika kamp masih ramai.

Bandingkan dengan kondisi di Yordania, di mana kamp pengungsian dikelola dengan lebih ketat. Jika jumlah pengungsi sudah tinggal di bawah sepuluh keluarga, pemerintah atau badan pengelola segera menutup kamp tersebut. Para penghuni yang tersisa dipindahkan ke kamp lain agar manajemen hidup dan distribusi logistik lebih efisien.

Namun, di Suriah, praktik semacam ini nyaris tidak berjalan. Banyak kamp yang tetap dibiarkan walau hanya menyisakan beberapa keluarga. Akibatnya, para penghuni yang masih bertahan hidup dalam kondisi terisolasi tanpa bantuan layak.

Para pengungsi berharap agar pemerintah atau lembaga internasional lebih serius memperbaiki fasilitas dasar di kampung halaman mereka. Air bersih dan listrik dianggap sebagai kebutuhan utama agar mereka bisa kembali pulang. Dengan adanya infrastruktur itu, kehidupan di desa bisa mulai dibangun kembali.

Sebagian pengungsi juga mengusulkan adanya hunian sementara atau huntara. Mereka menyebut bentuk hunian itu bisa berupa karavan atau bangunan sederhana yang bisa menampung keluarga selama rumah mereka diperbaiki. Harapan ini mencerminkan kerinduan untuk hidup normal di kampung halaman sendiri.

Di banyak wilayah lain di Suriah, cerita yang sama juga terdengar. Kamp-kamp pengungsi yang dulunya menjadi tumpuan kini tinggal kenangan. Kehidupan berangsur kembali ke desa, tetapi dengan tantangan besar berupa kerusakan parah dan ketiadaan sarana dasar.

Kamp Atmeh menjadi simbol dari kondisi ini. Dahulu, kawasan ini menampung puluhan ribu pengungsi yang melarikan diri dari konflik. Kini, hanya segelintir yang bertahan dengan segala keterbatasan. Suasana sunyi yang mengelilingi kamp kerap digambarkan para saksi sebagai "kota hantu" bagi pengungsi.

Meski demikian, sebagian keluarga tetap bertahan karena tidak memiliki pilihan. Mereka khawatir kembali ke desa yang rusak hanya akan memperburuk keadaan, apalagi tanpa adanya dukungan komunitas. Banyak desa kini hanya berupa reruntuhan, sehingga kebutuhan dasar mustahil terpenuhi tanpa bantuan luar.

Organisasi kemanusiaan internasional menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka ingin mendorong pengungsi kembali ke desa. Namun di sisi lain, infrastruktur dasar yang belum pulih membuat kepulangan besar-besaran justru bisa menimbulkan gelombang kemiskinan baru.

Situasi ini juga mengungkap betapa rumitnya pengelolaan pengungsi di Suriah pascaperang. Kamp yang kosong atau ditinggalkan bukan sekadar tanda berakhirnya pengungsian, tetapi juga bukti kegagalan manajemen dalam memberikan solusi jangka panjang.

Sejumlah analis menilai bahwa solusi terbaik adalah mempercepat rekonstruksi desa-desa yang hancur. Dengan begitu, para pengungsi yang masih bertahan di kamp bisa kembali secara bertahap. Kehadiran huntara bisa menjadi jalan tengah sambil menunggu rumah permanen rampung diperbaiki.

Selain itu, ada kebutuhan besar untuk membentuk badan khusus yang mengelola transisi dari kamp ke desa. Tanpa pengelolaan yang jelas, nasib keluarga yang masih bertahan di kamp-kamp kecil akan terus terabaikan.

Para pengungsi sendiri menyuarakan keinginan sederhana: hidup layak di tanah mereka sendiri. Bagi mereka, kamp hanyalah tempat persinggahan sementara, bukan rumah permanen. Keinginan ini kini semakin menguat seiring kondisi kamp yang makin sulit ditinggali.

Cerita dari Atmeh hanyalah satu potret kecil dari ribuan pengungsi Suriah yang masih berjuang di dalam negeri. Meski banyak sudah kembali ke desa, mereka yang tertinggal menanggung beban lebih berat di tengah sunyi kamp yang ditinggalkan.

Kondisi ini menegaskan bahwa krisis Suriah belum sepenuhnya berakhir. Meski senjata sudah jarang terdengar, perjuangan para pengungsi untuk mendapatkan kembali kehidupan normal masih panjang. Mereka menunggu janji rekonstruksi agar mimpi pulang bisa segera terwujud.

Baca selengkapnya

Pemerintahan Afghanistan Diminta Prioritaskan Anak Korban Perang Dalam Rekrutmen Kerja

Pemerintah Afghanistan di bawah kepemimpinan Emirat Afghanistan (IEA) mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan komitmen mereka terhadap kesejahteraan keluarga syuhada, pengungsi, dan korban perang. Dalam pesannya, Sheikh Haibatullah Akhundzada, pemimpin tertinggi IEA, mendorong pejabat pemerintahan untuk memberi keutamaan anak-anak dari kelompok tersebut akan mendapat perhatian khusus dalam rekrutmen negara dan program bantuan modal.  

Pernyataan ini disampaikan dalam rangka memperingati empat tahun kembalinya kekuasaan Taliban di Afghanistan. Sheikh Haibatullah memuji kerja keras para pejabat pemerintah dalam melayani sistem Islam dan rakyat, sambil mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab besar.  

Salah satu poin penting dalam pesan tersebut adalah penekanan pada perlindungan terhadap keluarga syuhada, yang dianggap sebagai pahlawan dalam perjuangan Afghanistan. Anak-anak mereka disebutkan akan mendapat prioritas dalam penerimaan pegawai negeri dan akses pendidikan.  

Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan bantuan modal usaha bagi para pengungsi yang kembali ke Afghanistan setelah bertahun-tahun mengungsi akibat perang. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan ekonomi mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan asing.  

Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat legitimasi mereka di mata rakyat Afghanistan, terutama di kalangan pendukung setia yang telah lama berjuang bersama mereka. Dengan memberikan perhatian khusus pada korban perang, pemerintah berharap dapat membangun citra sebagai pemerintahan yang peduli.  

Namun, masih ada skeptisisme dari masyarakat internasional mengenai implementasi kebijakan ini. Banyak pihak meragukan apakah program ini benar-benar akan menjangkau semua lapisan masyarakat, mengingat situasi ekonomi Afghanistan yang masih terpuruk.  

Di sisi lain, para analis menilai bahwa langkah ini merupakan strategi politik IEA untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Dengan memprioritaskan keluarga syuhada dan mantan pejuang, mereka memperkuat basis dukungan internal.  

Bagi anak-anak korban perang, kebijakan ini bisa menjadi angin segar. Banyak dari mereka kehilangan akses pendidikan dan pekerjaan setelah konflik berkepanjangan. Jika benar diimplementasikan, program ini dapat membuka peluang baru bagi masa depan mereka.  

Pemerintah juga menegaskan bahwa sistem rekrutmen negara akan didasarkan pada prinsip keadilan Islam. Mereka menjamin tidak akan ada diskriminasi selama calon memenuhi syarat yang ditetapkan.  

Meski demikian, tantangan terbesar adalah memastikan transparansi dalam proses seleksi. Sejarah menunjukkan bahwa nepotisme dan koneksi politik sering kali memengaruhi rekrutmen di banyak negara, termasuk Afghanistan.  

Selain rekrutmen, pemberian modal usaha juga menjadi perhatian utama. Banyak pengungsi yang kembali ke Afghanistan tidak memiliki modal untuk memulai bisnis, sehingga program ini diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi lokal.  

Sheikh Haibatullah menegaskan bahwa semua kebijakan ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para pejabat. Dia mengingatkan bahwa kepemimpinan dalam sistem Islam harus mencerminkan keadilan dan kepedulian sosial.  

Respons masyarakat Afghanistan terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian menyambut positif, sementara lainnya masih menunggu bukti nyata sebelum mempercayai janji pemerintah.  

Bagi dunia internasional, langkah pemerintah ini menjadi ujian apakah mereka benar-benar berubah dari kelompok militan menjadi pemerintah yang inklusif. Jika berhasil, bukan tidak mungkin tekanan terhadap rezim ini akan berkurang.  

Namun, hingga saat ini, masih banyak negara yang enggan mengakui kedaulatan IEA karena pemerintahan ini dinilai tidak pro Barat dan tak mudah didikte dari luar. Kebijakan baru ini bisa menjadi titik balik jika dijalankan dengan transparan.  

Jika program ini berjalan lancar, Afghanistan mungkin bisa perlahan bangkit dari keterpurukan ekonomi. Namun, semua tergantung pada komitmen Tal dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan terbuka.  

Baca selanjutnya

Status Kashmir, Hyderabad, Golan, dan Krimea di PBB

Sejak kemerdekaan India dan Pakistan dari Inggris pada 1947, berbagai wilayah bekas kerajaan di anak benua itu menghadapi dilema untuk menentukan nasibnya. Di antara sekian banyak wilayah, sengketa Kashmir dan aneksasi Hyderabad menjadi dua kasus paling sensitif yang memicu reaksi keras di kawasan dan menarik perhatian dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga kini masih memandang Kashmir sebagai wilayah sengketa, sementara kasus Hyderabad nyaris terlupakan dari ingatan dunia.

Ketegangan di Kashmir bermula ketika Maharaja Hari Singh, penguasa negara kerajaan Jammu dan Kashmir, memutuskan bergabung dengan India di tengah invasi kelompok bersenjata dari Pakistan. India kemudian mengirim pasukan ke wilayah itu setelah Maharaja menandatangani akta bergabung ke India pada Oktober 1947. Keputusan ini menimbulkan perlawanan dari Pakistan yang menganggap Kashmir sebagai wilayah dengan mayoritas Muslim yang seharusnya bergabung dengan negaranya.

PBB segera turun tangan dengan mengeluarkan Resolusi 47 pada April 1948 yang menyerukan referendum di Kashmir untuk menentukan apakah wilayah itu ingin bergabung dengan India atau Pakistan. Namun hingga kini referendum tersebut tak pernah dilakukan. PBB juga membentuk United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) untuk memantau gencatan senjata di sepanjang Line of Control (LoC) yang membelah Kashmir.

Berbeda dengan Kashmir, Hyderabad adalah negara kerajaan terbesar di anak benua India pada 1947, diperintah oleh Nizam Mir Osman Ali Khan. Meski mayoritas penduduknya Muslim, Hyderabad saat itu berpenduduk mayoritas Hindu. Nizam memilih untuk tidak bergabung dengan India maupun Pakistan dan ingin tetap merdeka, sebuah keputusan yang ditolak oleh pemerintah India karena dinilai membahayakan integritas nasional.

Ketegangan pun memuncak ketika India melancarkan operasi militer bernama Operation Polo pada September 1948. Dalam waktu lima hari, pasukan India berhasil menguasai Hyderabad dan memaksa Nizam menyerahkan kekuasaan. India menyebut aksi tersebut sebagai urusan domestik, sementara Pakistan mengecam keras dan melaporkan tindakan India ke Dewan Keamanan PBB.

Meski Pakistan telah mengadukan kasus ini ke PBB, tidak ada resolusi tegas yang dihasilkan terkait Hyderabad. PBB lebih memprioritaskan konflik Kashmir yang dinilai lebih berpotensi memicu perang terbuka. Akhirnya, aneksasi Hyderabad oleh India diterima secara de facto oleh komunitas internasional tanpa pengakuan resmi dari PBB, dan kasusnya menghilang dari agenda dunia.

Perbedaan mencolok pun tampak jika dibandingkan dengan kasus Dataran Tinggi Golan. Wilayah Suriah itu direbut Israel dalam Perang Enam Hari 1967 dan dianeksasi sepihak pada 1981. Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 497 menyatakan bahwa aneksasi itu tidak sah dan melanggar hukum internasional. Hingga kini, mayoritas anggota PBB tetap menganggap Golan sebagai wilayah pendudukan Israel.

Kasus Krimea pun memperlihatkan dinamika serupa ketika Rusia mencaplok semenanjung itu dari Ukraina pada 2014. Rusia kemudian menggelar referendum yang hasilnya diklaim menunjukkan mayoritas warga memilih bergabung dengan Rusia. PBB dan Barat menolak hasil referendum itu karena dianggap dilakukan di bawah tekanan militer dan melanggar kedaulatan Ukraina.

Dewan Umum PBB segera mengeluarkan Resolusi 68/262 yang menegaskan bahwa kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina harus dihormati. Resolusi ini didukung oleh lebih dari 100 negara anggota PBB, sementara sebagian kecil menolak dan puluhan lainnya abstain. Meski begitu, Rusia tetap mempertahankan Krimea secara de facto.

Dari ketiga kasus ini, ada persamaan dalam hal penggunaan kekuatan militer untuk menguasai wilayah sengketa. Baik India di Hyderabad dan Kashmir, Israel di Golan, maupun Rusia di Krimea, semuanya menggunakan dalih keamanan dan kestabilan nasional untuk melegitimasi aksinya. Namun, tanggapan PBB atas ketiganya tidak seragam.

PBB secara aktif mengecam aneksasi Golan dan Krimea melalui resolusi tegas, sementara terhadap Hyderabad, PBB nyaris tidak mengeluarkan pernyataan atau keputusan resmi. Hal ini memperlihatkan bagaimana faktor geopolitik dan kepentingan negara besar di Dewan Keamanan PBB mempengaruhi respons lembaga dunia itu.

Perbedaan lain terlihat dalam penyikapan referendum. India menolak gagasan referendum di Kashmir, sementara Rusia justru menggelar referendum di Krimea meskipun ditolak dunia internasional. Di Golan, Israel tak pernah menggelar referendum, melainkan langsung mengumumkan aneksasi sepihak.

Kasus Hyderabad menjadi anomali karena meski ada pengaduan dari Pakistan, PBB memilih diam tanpa tindakan konkret. Hal ini tak lepas dari kenyataan bahwa pada saat itu, situasi di Kashmir dianggap lebih mendesak dan potensi perangnya lebih besar. Selain itu, India menolak tegas segala bentuk campur tangan PBB dalam urusan domestik.

Dalam konteks Kashmir, PBB masih menyatakan wilayah itu sebagai sengketa internasional yang belum terselesaikan. Hingga kini, resolusi tentang referendum masih berlaku di atas kertas, sementara gencatan senjata dipantau oleh UNMOGIP. Meski begitu, referendum yang diamanatkan PBB tak pernah terwujud sejak 1948.

Dataran Tinggi Golan dan Krimea kini mengalami penguasaan de facto oleh Israel dan Rusia, serupa dengan situasi Kashmir yang tetap dikendalikan India. Di ketiga wilayah itu, kekuatan militer dijadikan alat utama untuk mempertahankan status quo, sementara PBB hanya mampu mengeluarkan resolusi tanpa kekuatan eksekusi nyata.

Konflik di Kashmir, Hyderabad, Golan, dan Krimea menunjukkan bahwa hukum internasional kerap tak mampu berjalan beriringan dengan realitas geopolitik. Kepentingan negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB menjadi faktor penentu dalam penanganan sengketa wilayah, tak selalu sejalan dengan prinsip keadilan atau kedaulatan rakyat.

Di mata PBB, hingga kini Kashmir tetap diakui sebagai wilayah sengketa yang belum final. Krimea masih dianggap bagian dari Ukraina, dan Dataran Tinggi Golan milik Suriah. Anehnya, kasus Hyderabad nyaris tak pernah lagi disebut dalam perdebatan internasional, meski sempat memicu ketegangan pada masanya.

Kisah ini menjadi pengingat bahwa dunia internasional seringkali selektif dalam menyikapi konflik wilayah. Faktor kekuatan militer, posisi strategis, dan hubungan dengan negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB lebih menentukan daripada prinsip hukum semata. Dan selama kondisi itu berlangsung, nasib rakyat di wilayah-wilayah sengketa akan terus berada dalam ketidakpastian panjang.

Selain Kashmir, Hyderabad, Golan, dan Krimea, ada pula sejumlah wilayah lain di dunia yang statusnya masih diperdebatkan di panggung internasional. Beberapa di antaranya adalah Abkhazia dan Ossetia Selatan di Georgia, Kosovo di Balkan, serta Transnistria di Moldova. Wilayah-wilayah ini menunjukkan bagaimana persoalan kedaulatan dan aneksasi kerap menjadi arena tarik-menarik antara kekuatan regional dan negara-negara besar, dengan PBB berada di tengah dilema hukum dan politik global.

Abkhazia dan Ossetia Selatan adalah dua wilayah separatis di negara Georgia yang mendeklarasikan kemerdekaan setelah bubarnya Uni Soviet pada 1991. Ketegangan di kedua wilayah ini terus meningkat, terutama setelah Perang Georgia-Rusia pada Agustus 2008, yang berakhir dengan pasukan Rusia menguasai kedua wilayah tersebut. Sejak saat itu, Rusia secara resmi mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan, diikuti oleh segelintir negara lain.

Namun, mayoritas anggota PBB hingga kini tetap menganggap Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai bagian sah dari wilayah Georgia. Dewan Umum PBB telah beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang menegaskan dukungan atas keutuhan wilayah Georgia, sementara Rusia tetap mempertahankan pasukannya di kedua wilayah tersebut. Situasi ini menjadikan kedua kawasan itu sebagai wilayah de facto yang merdeka dengan dukungan militer Rusia, namun tanpa legitimasi luas dari komunitas internasional.

Di kawasan Balkan, status Kosovo juga menjadi salah satu isu pelik dalam hukum internasional. Setelah konflik panjang dengan Serbia dan intervensi militer NATO pada 1999, Kosovo akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak pada 17 Februari 2008. Sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman segera mengakui Kosovo sebagai negara merdeka, namun Serbia dan sekutu-sekutunya, termasuk Rusia dan Tiongkok, menolak pengakuan tersebut.

PBB sendiri hingga kini bersikap hati-hati terhadap status Kosovo. Meskipun lebih dari 100 negara anggota PBB telah mengakui kemerdekaan Kosovo, PBB belum pernah secara resmi menerima Kosovo sebagai anggota karena veto Rusia dan Tiongkok di Dewan Keamanan. Kosovo tetap berada dalam status ambigu di mata hukum internasional, dengan banyak negara mengakui, namun sebagian lainnya tetap memandangnya sebagai provinsi milik Serbia.

Selain itu, ada juga Transnistria, wilayah kecil yang memisahkan diri dari Moldova pada awal 1990-an setelah Uni Soviet runtuh. Seperti halnya Abkhazia dan Ossetia Selatan, Transnistria mempertahankan pemerintahan sendiri, mata uang, serta militer sendiri, meski tak diakui oleh negara anggota PBB mana pun, termasuk Rusia yang menjadi pelindung utama wilayah tersebut. PBB dan Uni Eropa tetap menganggap Transnistria sebagai bagian dari Moldova.

Meski begitu, hingga kini Transnistria menjalankan pemerintahan de facto dan memiliki hubungan khusus dengan Moskow. Wilayah ini juga menjadi basis kekuatan militer Rusia di perbatasan Eropa Timur, dan kerap disebut sebagai ‘negara hantu’ karena keberadaannya diakui hanya oleh sesama wilayah separatis dan tidak di panggung internasional resmi.

Persamaan antara kasus Abkhazia, Ossetia Selatan, Kosovo, dan Transnistria dengan Kashmir, Golan, Krimea, dan Hyderabad terletak pada keberadaan kekuatan militer asing atau dukungan negara besar yang mempertahankan status quo. Semua wilayah ini menunjukkan bagaimana campur tangan militer atau dukungan geopolitik bisa menentukan eksistensi sebuah negara atau wilayah tanpa harus mendapat pengakuan internasional penuh.

Di sisi lain, perbedaan mencolok tampak dalam respons PBB. Jika di Kashmir dan Krimea PBB mengeluarkan resolusi khusus, di Abkhazia, Ossetia Selatan, dan Transnistria, PBB lebih banyak mengandalkan pernyataan politik dan dukungan terhadap keutuhan wilayah negara induk tanpa operasi pengawasan militer langsung seperti UNMOGIP di Kashmir. Sedangkan Kosovo, meski mendapat dukungan luas, tetap terganjal keanggotaannya di PBB karena veto Dewan Keamanan.

Wilayah-wilayah tersebut menjadi cerminan bagaimana hukum internasional masih bersifat selektif, tergantung pada kekuatan politik negara-negara besar yang memiliki hak veto di PBB. Situasi ini juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik wilayah seringkali lebih ditentukan oleh kekuatan militer dan pengaruh politik global, ketimbang prinsip-prinsip hukum dan keadilan bagi masyarakat lokal yang terdampak langsung.

Baca selanjutnya

Raja Farouk dan Kekalahan Italia di Mesir

Raja Farouk I adalah penguasa Mesir saat Perang Dunia II, yang memerintah sejak 1936 hingga 1952. Farouk bukan keturunan Dinasti Mamluk Mesir, melainkan keturunan langsung dari keluarga Muhammad Ali Pasha, seorang jenderal asal Albania di Kesultanan Utsmaniyah yang merebut kekuasaan di Mesir pada awal abad ke-19. Muhammad Ali Pasha dikenal sebagai pendiri Dinasti Muhammad Ali yang menguasai Mesir selama lebih dari satu abad.

Dinasti ini awalnya adalah bagian dari struktur kekuasaan Utsmaniyah, namun secara de facto menjadi dinasti kerajaan independen. Keluarga Farouk, termasuk ayahnya Raja Fuad I, adalah keturunan langsung Muhammad Ali Pasha. Jadi, meski bergelar raja Mesir, Farouk mewarisi darah bangsawan Balkan, bukan garis keturunan penguasa Mamluk yang sebelumnya berkuasa di Mesir pada abad pertengahan.

Perang Dunia II tidak hanya menjadi ajang pertempuran negara-negara besar di Eropa, tetapi juga merembet hingga Afrika Utara. Salah satu panggung penting perang tersebut terjadi di Mesir, di mana pasukan Italia mencoba menerobos ke Terusan Suez untuk menggoyahkan posisi Inggris di Timur Tengah. Namun, upaya tersebut berakhir dengan kekalahan telak dan menjadi salah satu episode paling memalukan bagi Italia dalam sejarah perangnya.

Pada saat itu, Mesir dipimpin oleh Raja Farouk I, seorang penguasa muda yang naik tahta pada 1936 menggantikan ayahnya, Raja Fuad I. Farouk mewarisi sebuah kerajaan yang secara formal merdeka sejak 1922, namun masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Inggris. Terusan Suez yang menjadi jalur vital Inggris ke India dan koloni-koloni Asia menjadikan Mesir sebagai titik strategis yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh London.

Saat Perang Dunia II meletus, Raja Farouk berusaha mempertahankan posisi netral bagi Mesir. Namun, netralitas itu tak berarti banyak ketika Inggris tetap menempatkan pasukannya di wilayah Mesir untuk melindungi Terusan Suez dari ancaman Poros, khususnya Italia dan Jerman. Meski tak menyukai dominasi Inggris, Farouk terpaksa menerima keberadaan militer asing di negerinya.

Situasi semakin panas ketika Italia di bawah Benito Mussolini menyerang Mesir dari Libya pada tahun 1940. Dengan ambisi merebut Terusan Suez, pasukan Italia di bawah komando Marshal Graziani mencoba menembus perbatasan Mesir. Dalam waktu singkat, mereka berhasil masuk ke wilayah Mesir dan menguasai beberapa titik di daerah gurun barat.

Namun, tentara Inggris yang dipimpin oleh Komandan Archibald Wavell langsung melakukan perlawanan. Pasukan Inggris bersama tentara persemakmuran dari India, Australia, dan Selandia Baru melakukan serangan balasan dalam operasi yang dikenal sebagai Operasi Compass. Hasilnya sangat memalukan bagi Italia, di mana lebih dari 130.000 tentara mereka ditangkap dan peralatan perang dalam jumlah besar direbut.

Raja Farouk, meski secara resmi berstatus kepala negara, sama sekali tidak terlibat dalam operasi militer tersebut. Perang di wilayah negerinya sepenuhnya dikuasai Inggris. Tentara Mesir sendiri tidak ikut serta dalam pertempuran karena alasan politik dan keterbatasan kekuatan. Kondisi ini semakin menunjukkan lemahnya posisi Farouk di mata rakyatnya.

Di satu sisi, Farouk menyimpan ketidaksenangan terhadap Inggris. Ia merasa negaranya diperlakukan seperti koloni dan dirinya hanyalah boneka yang tak punya kuasa menentukan nasib bangsanya sendiri. Namun di sisi lain, situasi perang membuat Farouk tidak punya banyak pilihan selain membiarkan Inggris mendominasi panggung militer Mesir.

Posisi Raja Farouk makin rumit ketika ia harus memecat Perdana Menteri Ali Mahir Pasha pada 1940 atas tekanan Inggris. Mahir Pasha dianggap terlalu pro-Jerman dan anti-Inggris. Farouk pun menunjuk Hassan Sabry Pasha sebagai penggantinya, meski keputusan itu dilakukan di bawah pengawasan ketat Inggris.

Kekalahan Italia di Mesir menjadi pukulan telak bagi Mussolini. Pasukannya yang dipermalukan di gurun Mesir memaksa Hitler mengirimkan Afrika Korps di bawah komando Jenderal Erwin Rommel untuk menyelamatkan posisi Poros di Afrika Utara. Perang pun berlanjut dengan pertempuran sengit antara Rommel dan pasukan Inggris di El Alamein.

Sementara itu, di dalam negeri Mesir, kekalahan Italia menjadi peristiwa yang diamati rakyat Mesir dengan diam-diam. Meski secara formal mendukung Sekutu, banyak kalangan nasionalis Mesir diam-diam berharap Poros bisa mengusir Inggris dari Mesir. Farouk sendiri berada di posisi serba salah antara menjaga hubungan dengan Inggris dan mempertahankan simpati rakyatnya.

Pada saat bersamaan, kekalahan Italia juga memperkuat posisi militer Inggris di Mesir. Inggris meningkatkan jumlah pasukan dan membangun pangkalan-pangkalan strategis di sepanjang Terusan Suez. Hal ini semakin menekan ruang gerak politik Raja Farouk, yang tak bisa berbuat banyak menghadapi pengaruh asing di negerinya.

Di mata banyak rakyat Mesir, Farouk mulai dipandang sebagai penguasa lemah dan lebih mementingkan kemewahan istana daripada perjuangan kemerdekaan. Isu soal gaya hidup glamor Farouk di tengah penderitaan rakyat saat perang turut merusak citra kerajaan di mata publik.

Perang Dunia II pun berakhir tanpa perubahan signifikan di Mesir. Farouk tetap bertahan di tahtanya, namun ketegangan politik di dalam negeri makin meningkat. Kekecewaan terhadap ketidakberdayaan Farouk selama perang menjadi bahan bakar bagi gerakan nasionalis yang kian berkembang.

Akhirnya, pada tahun 1952, kelompok perwira muda Mesir yang dikenal sebagai Gerakan Perwira Bebas di bawah Gamal Abdel Nasser melakukan kudeta. Farouk dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Italia. Monarki Mesir dihapuskan, dan republik berdiri di atas puing-puing rezim lama.

Peristiwa kudeta tersebut menjadi klimaks dari rangkaian ketegangan politik yang dimulai sejak Perang Dunia II. Kelemahan Farouk dalam menghadapi dominasi Inggris serta ketidakmampuannya menempatkan diri di antara rakyatnya membuat monarki kehilangan legitimasinya.

Kekalahan Italia di Mesir, posisi ambigu Farouk, dan dominasi Inggris menjadi bagian dari mozaik sejarah Mesir modern. Perang Dunia II di tanah Mesir bukan hanya soal pertempuran antar bangsa asing, tetapi juga tentang pergulatan sebuah bangsa yang mencari jalan menuju kemerdekaan sejati.

📌 Pasca-Perang

Setelah Perang Dunia II:

Farouk semakin tidak populer karena dianggap sebagai boneka Inggris.

Tahun 1952, militer Mesir yang dipimpin Gamal Abdel Nasser dan kelompok Perwira Bebas melakukan kudeta, yang menggulingkan Farouk dan menghapus monarki Mesir.

Baca selanjutnya

Partuppuan Sinaga Dohot Boru Muslim (Parsidomu)

Persadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Cabang Partuppuan Sinaga Dohot Boru Muslim (Parsidomu) satukan berbagai budaya di Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh Ketua Terpilih, M Ismail P Sinaga, saat pelantikan PPTSB Cabang Parsidomu di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan, Sumatera Utara, Sabtu (10/12/2022) kemarin.

"Terima kasih kepada pengurus PPTSB Pusat dan PPTSB Wilayah Sumu 1, di mana hari ini telah diresmikan PPTSB Cabang Parsidomu Wilayah Sumut 1," ungkap M Ismail P Sinaga, sebagai Ketua Terpilih periode 2022-2026. Ia menegaskan, bahwa dibentuknya wadah perkumpulan marga Sinaga merupakan sebagai wadah dalam menjalin tali silaturahmi.

Dikatakan Ismail yang juga Kepala Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah (Kaban PKAD) ini, bahwa Kita harus banyak berprestasi di lingkungan masyarakat dan ini tentu menjadi penerus cita-cita orang tua kita yaitu berbuat banyak untuk bangsa dan negara yaitu melalui kemajuan Sumatera Utara," tegasnya.

Dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika,  marga Sinaga khususnya di Wilayah Sumut 1, dikatakannya telah sudah lama eksis dengan berbagai tokoh-tokoh marga Sinaga. "Tokoh-tokoh marga Sinaga sudah banyak berperan untuk bagaimana mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak juga orang-orang dalam perkumpulan di Sumatera Utara maupun tingkat nasional, seperti profesi aparatur negara maupun swasta. Mari kita satukan visi dan misi dalam membangun Sumatera Utara dari berbagai budaya melalui marga sinaga," katanya.

Pada kesempatan itu, sebagai Penasehat PPTSB Wilayah Sumut 1, Sulaiman Sinaga, menjelaskan bahwa perjalanan evolusi marga Sinaga telah melahirkan marga Sinaga dengan berbagai budaya, suku dan ras.

"Perlu kami sampaikan, opung kami sinaga dahulu itu satu. Di dalam perjalanan, bahwa Sinaga ini merantau atau menyebar di seluruh daerah, maka muncul lah Sinaga-sinaga dengan bermacam-macam Sinaga-sinaga yang melakukan berbeda-beda budaya. Pertama ada budaya Toba, ada budaya Simalungun, ada budaya Karo, budaya Dairi dan macam-macam budaya lainnya," jelasnya. Sulaiman Sinaga memaparkan, marga Sinaga memiliki keturunan dan lahir dari berbagai agama di antaranya dari Islam dan Kristen.

"Ada berbudaya adat Simalungun Toba dan mungkin ke depan ada juga yang beradat melayu. Inilah adalah bagian daripada evolusi," paparnya. Senada, ia juga berharap bahwa marga Sinaga ini dapat bersatu dalam wadah marga Sinaga dari berbagai budaya, suku dan ras, katanya.

Dalam pelantikan tersebut, Ketua PPTSB Pusat, Edison Sinaga, melalui Ketua Pengurus PPTSB Wilayah Sumut 1, Sairon Sinaga, secara simbolis, menyerahkan bendera petaka kepada Ketua terpilih PPTSB Cabang PARSIDOMU Wilayah Sumut 1, M Ismali P Sinaga. Pada Susunan kepengurusan periode 2022-2023, ditetapakan Harjoko Sinaga sebagai Seketaris dan Hasrul Sinaga sebagai Bendahara.

Sementara itu, Ketum Pujakesuma Bersatu H santoso mengapresiasi perkumpulan Marga Sinaga yang diketuai oleh M Ismail P Sinaga, dengan Perkumpulan itu tentunya bisa lebih muda berkolaborasi bersama  berbagai etnis khususnya di Sumatera Utara.

"Selamat dan sukses atas terpilihan Drs H M Ismail P Sinaga sebagai Ketua  Persadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Cabang Partuppuan Sinaga Dohot Boru Muslim (Parsidomu. Semoga bisa bersama-sama menjaga keutuhan melestarikan budaya khususnya di Sumatera Utara, "kata H Santoso Ketua Pujakesuma Bersatu yang juga anggota DPRD Sumatera Utara. didampingi Ketua Harian Rianto Ahgly SH.

Ditempat terpisah, H farianda Putra Sinik SE selaku Ketua DPW Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Sumut, menagatakan sosok Ismail Sinaga sangat tetap memimpin persatuan marga sinaga. Karena dengan terpilnya Ismail sebagai Ketua Persadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Cabang Partuppuan Sinaga Dohot Boru Muslim (Parsidomu) bisa memberi warga dalam menjaga dan melestarikan budaya di Sumatara Utara.

"Selamat dan sukses terpilih Ismail Sinaga sebagai Ketua Marga Sinaga. Dengan harapan bisa memajukan budaya dan melestarikan dan tetap menjaga kerukunan umat," kata Farianda yang juga ketua PWI ini.

Baca selanjutnya

Suriah Dorong Pertumbuhan Ekosistem Startup Digital untuk Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi

Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Suriah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekosistem bisnis digital di tanah air. Pada Selasa, sebuah forum diskusi nasional digelar di Hotel Sheraton Damaskus, mempertemukan perwakilan ratusan perusahaan rintisan dengan para pengambil kebijakan pemerintah. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah serius Suriah membangun kembali ekonominya lewat jalur inovasi teknologi.

Acara bertajuk “KTT Perusahaan Nasional Menuju Solusi Baru dan Masa Depan” ini menghadirkan lebih dari 140 startup dari berbagai provinsi di Suriah. Forum ini menjadi wadah langka yang mempertemukan pemilik usaha digital dengan pejabat kementerian, regulator, dan asosiasi bisnis dalam suasana dialog terbuka.

Dalam forum tersebut, peserta mendiskusikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi kalangan startup di Suriah. Mulai dari kesulitan akses permodalan, hambatan birokrasi, terbatasnya fasilitas internet berkualitas, hingga perlunya sistem hukum yang jelas bagi pelaku usaha digital.

Banyak masukan muncul mengenai pentingnya klasifikasi adil bagi perusahaan rintisan serta penerapan kebijakan insentif bagi startup berbasis solusi lokal. Peserta berharap pemerintah mempermudah prosedur pendirian usaha, menciptakan ruang kerja bersama, hingga membangun platform database nasional startup di Suriah.

Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi, Abdel Salam Haykal, dalam sambutannya menyebutkan bahwa Suriah kini memasuki fase baru. Pemerintah, kata Haykal, serius memperbaiki infrastruktur digital dan membangun regulasi bisnis digital modern yang mampu mendorong peran generasi muda di sektor ekonomi berbasis teknologi.

Ia menegaskan bahwa kementeriannya menargetkan Suriah menjadi salah satu negara dengan infrastruktur digital terbaik di kawasan dalam beberapa tahun mendatang. Peningkatan layanan internet, sistem pembayaran daring, dan penguatan keamanan data menjadi prioritas yang tengah dikejar.

Menurut Haykal, pemerintah kini aktif bekerja sama lintas kementerian untuk menyiapkan berbagai fasilitas pendukung startup. Mulai dari penyederhanaan perizinan, akses pelatihan, hingga pembentukan inkubator bisnis digital nasional di beberapa kota besar Suriah.

Wakil Menteri Komunikasi, Mahmoud Moussa, menyampaikan bahwa ekonomi digital adalah sektor strategis untuk mempercepat pemulihan Suriah pascaperang. Ia menilai, perusahaan rintisan mampu menciptakan peluang kerja, inovasi layanan publik, dan solusi cerdas di berbagai sektor.

Staf Khusus Inovasi dan Kewirausahaan di Kementerian Komunikasi, Ahmad Bayram, menyebut bahwa forum ini merupakan bagian dari agenda nasional untuk mengembangkan ekosistem bisnis digital yang sehat dan kompetitif. Bayram menilai kehadiran lebih dari seratus startup di acara ini menunjukkan antusiasme pelaku usaha lokal terhadap peluang di era digital.

Bayram juga menyebut bahwa pemerintah berencana menyusun paket kebijakan khusus untuk mendukung startup di bidang kecerdasan buatan, e-commerce, layanan kesehatan digital, dan otomasi proses pemerintahan. Sektor-sektor ini dipandang potensial mendorong akselerasi transformasi digital Suriah.

Sementara itu, Direktur Pusat Keamanan Informasi Nasional, Jihad Alala, menjelaskan kebijakan baru terkait penyederhanaan proses perizinan aplikasi elektronik di Suriah. Menurutnya, regulasi yang lebih adaptif telah disiapkan untuk mendukung ekosistem startup aplikasi lokal.

Alala menambahkan, kementerian juga menyiapkan standar keamanan data baru guna melindungi informasi pribadi pengguna dari potensi ancaman siber. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital lokal yang mulai berkembang pesat.

Para peserta forum sepakat bahwa sektor startup bisa menjadi mesin utama pemulihan ekonomi nasional bila didukung infrastruktur digital yang memadai dan lingkungan bisnis yang ramah investasi. Mereka berharap agar pemerintah lebih aktif menjalin kerja sama dengan sektor swasta.

Salah satu peserta, pengembang aplikasi kesehatan daring asal Homs, menyatakan bahwa forum ini membuka harapan baru bagi kalangan startup di Suriah. Ia mengaku optimistis dengan langkah pemerintah yang mulai membuka ruang dialog dan dukungan konkret bagi pelaku bisnis digital.

Sebagai tindak lanjut dari forum ini, kementerian berencana menyusun peta jalan pengembangan startup nasional, yang mencakup pelatihan, pendanaan, serta program akselerasi bisnis. Rencana ini diharapkan dapat dirilis resmi sebelum akhir tahun.

Berbagai pihak memandang forum ini sebagai momentum penting, menandai kebangkitan sektor ekonomi kreatif di Suriah setelah lebih dari satu dekade diterpa konflik. Kini, perhatian pemerintah mulai terarah pada inovasi dan teknologi sebagai pilar pembangunan ekonomi baru.

Analis ekonomi di Damaskus menilai, bila program startup ini dikelola serius, Suriah berpeluang menjadi salah satu pemain digital regional. Apalagi, negara ini dikenal memiliki banyak lulusan teknik dan ilmu komputer dari kampus-kampus ternama yang selama ini kurang mendapat ruang aktualisasi.

Dengan semangat baru ini, Suriah ingin menata kembali posisinya di kawasan Timur Tengah, tidak hanya sebagai negara yang bangkit dari krisis, tetapi juga sebagai pusat inovasi digital dan startup di kawasan. Pemerintah optimistis, dengan talenta muda lokal dan dukungan infrastruktur yang diperkuat, impian ini bisa terwujud dalam waktu dekat.

Baca selanjutnya

Trump Puji Gencatan Senjata Bersejarah di Timur Tengah

Dunia dikejutkan oleh pengumuman dramatis mengenai gencatan senjata komprehensif antara Israel dan Iran usai serangan Israel ke Iran bertubi-tubi, sebuah perkembangan yang dianggap banyak pihak sebagai terobosan diplomatik yang monumental.

Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, melalui platform media sosialnya, mengklaim bahwa kesepakatan ini adalah hasil dari persetujuan penuh antara kedua negara, menandai berakhirnya konflik yang dikenal sebagai "Perang 12 Hari."

Berikut cuitannya:

Isi teks dalam gambar adalah sebagai berikut:

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

CONGRATULATIONS TO EVERYONE! It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a Complete and Total CEASEFIRE (in approximately 6 hours from now, when Israel and Iran have wound down and completed their in progress, final missions!), for 12 hours, at which point the War will be considered, ENDED! Officially, Iran will start the CEASEFIRE and, upon the 12th Hour, Israel will start the CEASEFIRE and, upon the 24th Hour, an Official END to THE 12 DAY WAR will be saluted by the World. During each CEASEFIRE, the other side will remain PEACEFUL and RESPECTFUL. On the assumption that everything works as it should, which it will, I would like to congratulate both Countries, Israel and Iran, on having the Stamina, Courage, and Intelligence to end, what should be called, "THE 12 DAY WAR." This is a War that could have gone on for years, and destroyed the entire Middle East, but it didn't, and never will! God bless Israel, God bless Iran, God bless the Middle East, God bless the United States of America, and GOD BLESS THE WORLD!

Menurut pernyataan Trump, gencatan senjata total akan berlaku selama 12 jam, dimulai sekitar 6 jam dari waktu pengumuman, yang berarti pada saat ini, Israel dan Iran seharusnya sudah menyelesaikan persiapan dan misi akhir mereka. Setelah 12 jam tersebut, perang akan secara resmi dinyatakan berakhir.

Trump menjelaskan bahwa Iran akan memulai gencatan senjata terlebih dahulu, dan pada jam ke-12, Israel akan turut serta. Kemudian, pada jam ke-24, berakhirnya "Perang 12 Hari" ini akan disambut dengan penghormatan oleh seluruh dunia, menandai era baru bagi stabilitas regional.

Dalam pesannya, Trump menekankan bahwa selama periode gencatan senjata ini, kedua belah pihak diwajibkan untuk tetap menjaga perdamaian dan sikap saling menghormati. Ia menyatakan keyakinannya bahwa semua akan berjalan sesuai rencana, dan atas dasar itu, ia mengucapkan selamat kepada Israel dan Iran.

Ucapan selamat tersebut tidak hanya ditujukan atas kesepakatan itu sendiri, melainkan juga atas apa yang disebut Trump sebagai "Stamina, Keberanian, dan Kecerdasan" kedua negara dalam mengakhiri konflik. Ia menyoroti potensi "Perang 12 Hari" ini yang bisa saja berlarut-larut selama bertahun-tahun, bahkan berpotensi menghancurkan seluruh Timur Tengah.

Namun, ia menegaskan bahwa skenario terburuk tersebut berhasil dihindari. Trump menutup pernyataannya dengan serangkaian doa, memohon berkat bagi Israel, Iran, Amerika Serikat, dan seluruh dunia, menegaskan perannya yang diduga dalam mediasi perdamaian ini.

Di balik euforia pengumuman ini, muncul spekulasi luas mengenai bagaimana Donald Trump, dapat memiliki pengaruh sedemikian rupa terhadap dua kekuatan regional yang bertikai. Analis politik menduga bahwa peran Trump mungkin lebih bersifat katalisator atau fasilitator informal.

Menurut informasi yang beredar, selama konflik yang dimulai serangan Israel ke Iran itu dan kemudian diikuti AS, komunikasi Washington dan Tehran terus terjadi melalui pihak ketiga, baik Oman maupun Qatar.

Lebih lanjut, beredar spekulasi bahwa Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Trump, telah memberikan ultimatum terselubung kepada Israel. Jika laporan ini benar, AS mengancam akan menghentikan pasokan senjata vitalnya ke Israel apabila serangan terhadap Iran tidak segera dihentikan.

Ancaman semacam ini, jika benar adanya, akan menjadi tekanan yang luar biasa besar bagi Tel Aviv, mengingat ketergantungannya pada bantuan militer Washington. Langkah ini dapat dipandang sebagai upaya AS untuk membatasi eskalasi konflik di Timur Tengah.

Selain itu, muncul dugaan menarik mengenai taktik yang mungkin digunakan AS untuk menekan Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan kemungkinan data koordinat lokasi para pemimpin kunci Iran untuk menunjukkan kemampuan AS atau Israel untuk mengeliminasi pihak yang ditarget.

Taktik ini mengingatkan pada strategi yang diduga digunakan AS terhadap Taliban saat evakuasi pasukan Amerika Serikat pasca-jatuhnya pemerintahan Afghanistan. Kala itu, AS diduga memamerka koordinat pemimpin Taliban kepada komandan lapangan Taliban sebagai ancaman agar mereka memastikan jalur evakuasi aman bagi pasukan AS.

Penggunaan informasi intelijen sensitif semacam itu, jika terbukti, akan menjadi bentuk tekanan psikologis dan ancaman terselubung yang sangat kuat. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti Tehran agar tunduk pada persyaratan gencatan senjata tanpa harus melakukan intervensi militer langsung.

Latar belakang negosiasi yang mengarah pada pengumuman ini masih diselimuti kerahasiaan, namun jelas bahwa ada kekuatan-kekuatan besar yang bekerja di balik layar. Pernyataan Trump ini, tanpa ragu, menambahkan lapisan kompleksitas dan intrik pada narasi perdamaian di Timur Tengah.

Jika gencatan senjata ini benar-benar bertahan dan mengarah pada perdamaian jangka panjang, maka ini akan menjadi tonggak sejarah yang signifikan. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa komitmen ini dipegang teguh oleh semua pihak.

Dunia akan terus mengamati perkembangan selanjutnya dengan saksama. Keberhasilan gencatan senjata ini akan sangat bergantung pada implementasi yang cermat dan kesediaan kedua belah pihak untuk memprioritaskan dialog dibandingkan konfrontasi.

Terlepas dari semua spekulasi mengenai bagaimana kesepakatan ini dicapai, satu hal yang pasti: pengumuman Donald Trump ini telah menarik perhatian global dan menyoroti peran kompleks serta seringkali kontroversialnya dalam isu-isu geopolitik.

Momentum ini, jika dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi titik balik bagi stabilitas di kawasan yang telah lama dilanda konflik. Doa Trump untuk perdamaian global mencerminkan harapan yang dipegang oleh banyak orang di seluruh dunia.

Baca selengkapnya