Kamp Pengungsi Suriah yang Kian Sepi

Kondisi kamp-kamp pengungsian di Suriah semakin memperlihatkan wajah sepi dan ditinggalkan. Banyak lokasi yang dulunya penuh sesak dengan ribuan keluarga kini hanya menyisakan segelintir orang yang bertahan. Di beberapa kamp, hanya tiga atau empat keluarga yang masih menempati tenda yang tersisa, sementara sisanya telah angkat kaki meninggalkan tempat yang tak lagi layak huni.

Kondisi ini terutama terlihat di kawasan Atmeh, dekat perbatasan Suriah dengan Turki. Video terbaru yang beredar menampilkan situasi memilukan di mana sebuah kamp yang dulunya ramai kini dipenuhi puing-puing. Atap dari terpal sudah banyak yang sobek dan roboh, sementara isi rumah seadanya sudah dibawa para pengungsi yang memilih pindah.

Di beberapa sudut kamp, bahkan dinding-dinding yang dulu menjadi penahan kini telah diruntuhkan. Sisa-sisa papan, kain, dan plastik yang menjadi pelindung dari panas dan hujan hanya berserakan tanpa fungsi. Pemandangan ini menjadi bukti nyata bahwa kamp tersebut tidak lagi dikelola dengan baik.

Seorang perempuan dalam video itu mengisahkan betapa berat hidup yang mereka jalani. Ia menyebut bahwa dirinya bersama suami masih bertahan di kamp karena tidak punya tempat lain untuk dituju. Penghasilan suaminya yang sangat kecil membuat mereka tidak mampu menyewa rumah atau kembali ke desa yang sudah hancur.

Wanita itu juga menambahkan, hanya ada tiga hingga empat keluarga yang tersisa di sekitar kampnya. Mereka hidup di tengah puing-puing dan rumah tenda yang kosong, dengan fasilitas minim dan tanpa adanya dukungan organisasi kemanusiaan yang konsisten.

Ketiadaan pengurus kamp membuat keadaan semakin sulit. Tidak ada distribusi logistik yang teratur, bahkan akses ke air bersih dan listrik menjadi persoalan utama. Anak-anak yang tersisa pun tidak lagi memiliki ruang bermain aman sebagaimana dulu ketika kamp masih ramai.

Bandingkan dengan kondisi di Yordania, di mana kamp pengungsian dikelola dengan lebih ketat. Jika jumlah pengungsi sudah tinggal di bawah sepuluh keluarga, pemerintah atau badan pengelola segera menutup kamp tersebut. Para penghuni yang tersisa dipindahkan ke kamp lain agar manajemen hidup dan distribusi logistik lebih efisien.

Namun, di Suriah, praktik semacam ini nyaris tidak berjalan. Banyak kamp yang tetap dibiarkan walau hanya menyisakan beberapa keluarga. Akibatnya, para penghuni yang masih bertahan hidup dalam kondisi terisolasi tanpa bantuan layak.

Para pengungsi berharap agar pemerintah atau lembaga internasional lebih serius memperbaiki fasilitas dasar di kampung halaman mereka. Air bersih dan listrik dianggap sebagai kebutuhan utama agar mereka bisa kembali pulang. Dengan adanya infrastruktur itu, kehidupan di desa bisa mulai dibangun kembali.

Sebagian pengungsi juga mengusulkan adanya hunian sementara atau huntara. Mereka menyebut bentuk hunian itu bisa berupa karavan atau bangunan sederhana yang bisa menampung keluarga selama rumah mereka diperbaiki. Harapan ini mencerminkan kerinduan untuk hidup normal di kampung halaman sendiri.

Di banyak wilayah lain di Suriah, cerita yang sama juga terdengar. Kamp-kamp pengungsi yang dulunya menjadi tumpuan kini tinggal kenangan. Kehidupan berangsur kembali ke desa, tetapi dengan tantangan besar berupa kerusakan parah dan ketiadaan sarana dasar.

Kamp Atmeh menjadi simbol dari kondisi ini. Dahulu, kawasan ini menampung puluhan ribu pengungsi yang melarikan diri dari konflik. Kini, hanya segelintir yang bertahan dengan segala keterbatasan. Suasana sunyi yang mengelilingi kamp kerap digambarkan para saksi sebagai "kota hantu" bagi pengungsi.

Meski demikian, sebagian keluarga tetap bertahan karena tidak memiliki pilihan. Mereka khawatir kembali ke desa yang rusak hanya akan memperburuk keadaan, apalagi tanpa adanya dukungan komunitas. Banyak desa kini hanya berupa reruntuhan, sehingga kebutuhan dasar mustahil terpenuhi tanpa bantuan luar.

Organisasi kemanusiaan internasional menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka ingin mendorong pengungsi kembali ke desa. Namun di sisi lain, infrastruktur dasar yang belum pulih membuat kepulangan besar-besaran justru bisa menimbulkan gelombang kemiskinan baru.

Situasi ini juga mengungkap betapa rumitnya pengelolaan pengungsi di Suriah pascaperang. Kamp yang kosong atau ditinggalkan bukan sekadar tanda berakhirnya pengungsian, tetapi juga bukti kegagalan manajemen dalam memberikan solusi jangka panjang.

Sejumlah analis menilai bahwa solusi terbaik adalah mempercepat rekonstruksi desa-desa yang hancur. Dengan begitu, para pengungsi yang masih bertahan di kamp bisa kembali secara bertahap. Kehadiran huntara bisa menjadi jalan tengah sambil menunggu rumah permanen rampung diperbaiki.

Selain itu, ada kebutuhan besar untuk membentuk badan khusus yang mengelola transisi dari kamp ke desa. Tanpa pengelolaan yang jelas, nasib keluarga yang masih bertahan di kamp-kamp kecil akan terus terabaikan.

Para pengungsi sendiri menyuarakan keinginan sederhana: hidup layak di tanah mereka sendiri. Bagi mereka, kamp hanyalah tempat persinggahan sementara, bukan rumah permanen. Keinginan ini kini semakin menguat seiring kondisi kamp yang makin sulit ditinggali.

Cerita dari Atmeh hanyalah satu potret kecil dari ribuan pengungsi Suriah yang masih berjuang di dalam negeri. Meski banyak sudah kembali ke desa, mereka yang tertinggal menanggung beban lebih berat di tengah sunyi kamp yang ditinggalkan.

Kondisi ini menegaskan bahwa krisis Suriah belum sepenuhnya berakhir. Meski senjata sudah jarang terdengar, perjuangan para pengungsi untuk mendapatkan kembali kehidupan normal masih panjang. Mereka menunggu janji rekonstruksi agar mimpi pulang bisa segera terwujud.

Baca selengkapnya

Pemerintahan Afghanistan Diminta Prioritaskan Anak Korban Perang Dalam Rekrutmen Kerja

Pemerintah Afghanistan di bawah kepemimpinan Emirat Afghanistan (IEA) mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan komitmen mereka terhadap kesejahteraan keluarga syuhada, pengungsi, dan korban perang. Dalam pesannya, Sheikh Haibatullah Akhundzada, pemimpin tertinggi IEA, mendorong pejabat pemerintahan untuk memberi keutamaan anak-anak dari kelompok tersebut akan mendapat perhatian khusus dalam rekrutmen negara dan program bantuan modal.  

Pernyataan ini disampaikan dalam rangka memperingati empat tahun kembalinya kekuasaan Taliban di Afghanistan. Sheikh Haibatullah memuji kerja keras para pejabat pemerintah dalam melayani sistem Islam dan rakyat, sambil mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab besar.  

Salah satu poin penting dalam pesan tersebut adalah penekanan pada perlindungan terhadap keluarga syuhada, yang dianggap sebagai pahlawan dalam perjuangan Afghanistan. Anak-anak mereka disebutkan akan mendapat prioritas dalam penerimaan pegawai negeri dan akses pendidikan.  

Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan bantuan modal usaha bagi para pengungsi yang kembali ke Afghanistan setelah bertahun-tahun mengungsi akibat perang. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan ekonomi mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan asing.  

Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat legitimasi mereka di mata rakyat Afghanistan, terutama di kalangan pendukung setia yang telah lama berjuang bersama mereka. Dengan memberikan perhatian khusus pada korban perang, pemerintah berharap dapat membangun citra sebagai pemerintahan yang peduli.  

Namun, masih ada skeptisisme dari masyarakat internasional mengenai implementasi kebijakan ini. Banyak pihak meragukan apakah program ini benar-benar akan menjangkau semua lapisan masyarakat, mengingat situasi ekonomi Afghanistan yang masih terpuruk.  

Di sisi lain, para analis menilai bahwa langkah ini merupakan strategi politik IEA untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Dengan memprioritaskan keluarga syuhada dan mantan pejuang, mereka memperkuat basis dukungan internal.  

Bagi anak-anak korban perang, kebijakan ini bisa menjadi angin segar. Banyak dari mereka kehilangan akses pendidikan dan pekerjaan setelah konflik berkepanjangan. Jika benar diimplementasikan, program ini dapat membuka peluang baru bagi masa depan mereka.  

Pemerintah juga menegaskan bahwa sistem rekrutmen negara akan didasarkan pada prinsip keadilan Islam. Mereka menjamin tidak akan ada diskriminasi selama calon memenuhi syarat yang ditetapkan.  

Meski demikian, tantangan terbesar adalah memastikan transparansi dalam proses seleksi. Sejarah menunjukkan bahwa nepotisme dan koneksi politik sering kali memengaruhi rekrutmen di banyak negara, termasuk Afghanistan.  

Selain rekrutmen, pemberian modal usaha juga menjadi perhatian utama. Banyak pengungsi yang kembali ke Afghanistan tidak memiliki modal untuk memulai bisnis, sehingga program ini diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi lokal.  

Sheikh Haibatullah menegaskan bahwa semua kebijakan ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para pejabat. Dia mengingatkan bahwa kepemimpinan dalam sistem Islam harus mencerminkan keadilan dan kepedulian sosial.  

Respons masyarakat Afghanistan terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian menyambut positif, sementara lainnya masih menunggu bukti nyata sebelum mempercayai janji pemerintah.  

Bagi dunia internasional, langkah pemerintah ini menjadi ujian apakah mereka benar-benar berubah dari kelompok militan menjadi pemerintah yang inklusif. Jika berhasil, bukan tidak mungkin tekanan terhadap rezim ini akan berkurang.  

Namun, hingga saat ini, masih banyak negara yang enggan mengakui kedaulatan IEA karena pemerintahan ini dinilai tidak pro Barat dan tak mudah didikte dari luar. Kebijakan baru ini bisa menjadi titik balik jika dijalankan dengan transparan.  

Jika program ini berjalan lancar, Afghanistan mungkin bisa perlahan bangkit dari keterpurukan ekonomi. Namun, semua tergantung pada komitmen Tal dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan terbuka.  

Baca selanjutnya

Status Kashmir, Hyderabad, Golan, dan Krimea di PBB

Sejak kemerdekaan India dan Pakistan dari Inggris pada 1947, berbagai wilayah bekas kerajaan di anak benua itu menghadapi dilema untuk menentukan nasibnya. Di antara sekian banyak wilayah, sengketa Kashmir dan aneksasi Hyderabad menjadi dua kasus paling sensitif yang memicu reaksi keras di kawasan dan menarik perhatian dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga kini masih memandang Kashmir sebagai wilayah sengketa, sementara kasus Hyderabad nyaris terlupakan dari ingatan dunia.

Ketegangan di Kashmir bermula ketika Maharaja Hari Singh, penguasa negara kerajaan Jammu dan Kashmir, memutuskan bergabung dengan India di tengah invasi kelompok bersenjata dari Pakistan. India kemudian mengirim pasukan ke wilayah itu setelah Maharaja menandatangani akta bergabung ke India pada Oktober 1947. Keputusan ini menimbulkan perlawanan dari Pakistan yang menganggap Kashmir sebagai wilayah dengan mayoritas Muslim yang seharusnya bergabung dengan negaranya.

PBB segera turun tangan dengan mengeluarkan Resolusi 47 pada April 1948 yang menyerukan referendum di Kashmir untuk menentukan apakah wilayah itu ingin bergabung dengan India atau Pakistan. Namun hingga kini referendum tersebut tak pernah dilakukan. PBB juga membentuk United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) untuk memantau gencatan senjata di sepanjang Line of Control (LoC) yang membelah Kashmir.

Berbeda dengan Kashmir, Hyderabad adalah negara kerajaan terbesar di anak benua India pada 1947, diperintah oleh Nizam Mir Osman Ali Khan. Meski mayoritas penduduknya Muslim, Hyderabad saat itu berpenduduk mayoritas Hindu. Nizam memilih untuk tidak bergabung dengan India maupun Pakistan dan ingin tetap merdeka, sebuah keputusan yang ditolak oleh pemerintah India karena dinilai membahayakan integritas nasional.

Ketegangan pun memuncak ketika India melancarkan operasi militer bernama Operation Polo pada September 1948. Dalam waktu lima hari, pasukan India berhasil menguasai Hyderabad dan memaksa Nizam menyerahkan kekuasaan. India menyebut aksi tersebut sebagai urusan domestik, sementara Pakistan mengecam keras dan melaporkan tindakan India ke Dewan Keamanan PBB.

Meski Pakistan telah mengadukan kasus ini ke PBB, tidak ada resolusi tegas yang dihasilkan terkait Hyderabad. PBB lebih memprioritaskan konflik Kashmir yang dinilai lebih berpotensi memicu perang terbuka. Akhirnya, aneksasi Hyderabad oleh India diterima secara de facto oleh komunitas internasional tanpa pengakuan resmi dari PBB, dan kasusnya menghilang dari agenda dunia.

Perbedaan mencolok pun tampak jika dibandingkan dengan kasus Dataran Tinggi Golan. Wilayah Suriah itu direbut Israel dalam Perang Enam Hari 1967 dan dianeksasi sepihak pada 1981. Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 497 menyatakan bahwa aneksasi itu tidak sah dan melanggar hukum internasional. Hingga kini, mayoritas anggota PBB tetap menganggap Golan sebagai wilayah pendudukan Israel.

Kasus Krimea pun memperlihatkan dinamika serupa ketika Rusia mencaplok semenanjung itu dari Ukraina pada 2014. Rusia kemudian menggelar referendum yang hasilnya diklaim menunjukkan mayoritas warga memilih bergabung dengan Rusia. PBB dan Barat menolak hasil referendum itu karena dianggap dilakukan di bawah tekanan militer dan melanggar kedaulatan Ukraina.

Dewan Umum PBB segera mengeluarkan Resolusi 68/262 yang menegaskan bahwa kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina harus dihormati. Resolusi ini didukung oleh lebih dari 100 negara anggota PBB, sementara sebagian kecil menolak dan puluhan lainnya abstain. Meski begitu, Rusia tetap mempertahankan Krimea secara de facto.

Dari ketiga kasus ini, ada persamaan dalam hal penggunaan kekuatan militer untuk menguasai wilayah sengketa. Baik India di Hyderabad dan Kashmir, Israel di Golan, maupun Rusia di Krimea, semuanya menggunakan dalih keamanan dan kestabilan nasional untuk melegitimasi aksinya. Namun, tanggapan PBB atas ketiganya tidak seragam.

PBB secara aktif mengecam aneksasi Golan dan Krimea melalui resolusi tegas, sementara terhadap Hyderabad, PBB nyaris tidak mengeluarkan pernyataan atau keputusan resmi. Hal ini memperlihatkan bagaimana faktor geopolitik dan kepentingan negara besar di Dewan Keamanan PBB mempengaruhi respons lembaga dunia itu.

Perbedaan lain terlihat dalam penyikapan referendum. India menolak gagasan referendum di Kashmir, sementara Rusia justru menggelar referendum di Krimea meskipun ditolak dunia internasional. Di Golan, Israel tak pernah menggelar referendum, melainkan langsung mengumumkan aneksasi sepihak.

Kasus Hyderabad menjadi anomali karena meski ada pengaduan dari Pakistan, PBB memilih diam tanpa tindakan konkret. Hal ini tak lepas dari kenyataan bahwa pada saat itu, situasi di Kashmir dianggap lebih mendesak dan potensi perangnya lebih besar. Selain itu, India menolak tegas segala bentuk campur tangan PBB dalam urusan domestik.

Dalam konteks Kashmir, PBB masih menyatakan wilayah itu sebagai sengketa internasional yang belum terselesaikan. Hingga kini, resolusi tentang referendum masih berlaku di atas kertas, sementara gencatan senjata dipantau oleh UNMOGIP. Meski begitu, referendum yang diamanatkan PBB tak pernah terwujud sejak 1948.

Dataran Tinggi Golan dan Krimea kini mengalami penguasaan de facto oleh Israel dan Rusia, serupa dengan situasi Kashmir yang tetap dikendalikan India. Di ketiga wilayah itu, kekuatan militer dijadikan alat utama untuk mempertahankan status quo, sementara PBB hanya mampu mengeluarkan resolusi tanpa kekuatan eksekusi nyata.

Konflik di Kashmir, Hyderabad, Golan, dan Krimea menunjukkan bahwa hukum internasional kerap tak mampu berjalan beriringan dengan realitas geopolitik. Kepentingan negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB menjadi faktor penentu dalam penanganan sengketa wilayah, tak selalu sejalan dengan prinsip keadilan atau kedaulatan rakyat.

Di mata PBB, hingga kini Kashmir tetap diakui sebagai wilayah sengketa yang belum final. Krimea masih dianggap bagian dari Ukraina, dan Dataran Tinggi Golan milik Suriah. Anehnya, kasus Hyderabad nyaris tak pernah lagi disebut dalam perdebatan internasional, meski sempat memicu ketegangan pada masanya.

Kisah ini menjadi pengingat bahwa dunia internasional seringkali selektif dalam menyikapi konflik wilayah. Faktor kekuatan militer, posisi strategis, dan hubungan dengan negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB lebih menentukan daripada prinsip hukum semata. Dan selama kondisi itu berlangsung, nasib rakyat di wilayah-wilayah sengketa akan terus berada dalam ketidakpastian panjang.

Selain Kashmir, Hyderabad, Golan, dan Krimea, ada pula sejumlah wilayah lain di dunia yang statusnya masih diperdebatkan di panggung internasional. Beberapa di antaranya adalah Abkhazia dan Ossetia Selatan di Georgia, Kosovo di Balkan, serta Transnistria di Moldova. Wilayah-wilayah ini menunjukkan bagaimana persoalan kedaulatan dan aneksasi kerap menjadi arena tarik-menarik antara kekuatan regional dan negara-negara besar, dengan PBB berada di tengah dilema hukum dan politik global.

Abkhazia dan Ossetia Selatan adalah dua wilayah separatis di negara Georgia yang mendeklarasikan kemerdekaan setelah bubarnya Uni Soviet pada 1991. Ketegangan di kedua wilayah ini terus meningkat, terutama setelah Perang Georgia-Rusia pada Agustus 2008, yang berakhir dengan pasukan Rusia menguasai kedua wilayah tersebut. Sejak saat itu, Rusia secara resmi mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan, diikuti oleh segelintir negara lain.

Namun, mayoritas anggota PBB hingga kini tetap menganggap Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai bagian sah dari wilayah Georgia. Dewan Umum PBB telah beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang menegaskan dukungan atas keutuhan wilayah Georgia, sementara Rusia tetap mempertahankan pasukannya di kedua wilayah tersebut. Situasi ini menjadikan kedua kawasan itu sebagai wilayah de facto yang merdeka dengan dukungan militer Rusia, namun tanpa legitimasi luas dari komunitas internasional.

Di kawasan Balkan, status Kosovo juga menjadi salah satu isu pelik dalam hukum internasional. Setelah konflik panjang dengan Serbia dan intervensi militer NATO pada 1999, Kosovo akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak pada 17 Februari 2008. Sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman segera mengakui Kosovo sebagai negara merdeka, namun Serbia dan sekutu-sekutunya, termasuk Rusia dan Tiongkok, menolak pengakuan tersebut.

PBB sendiri hingga kini bersikap hati-hati terhadap status Kosovo. Meskipun lebih dari 100 negara anggota PBB telah mengakui kemerdekaan Kosovo, PBB belum pernah secara resmi menerima Kosovo sebagai anggota karena veto Rusia dan Tiongkok di Dewan Keamanan. Kosovo tetap berada dalam status ambigu di mata hukum internasional, dengan banyak negara mengakui, namun sebagian lainnya tetap memandangnya sebagai provinsi milik Serbia.

Selain itu, ada juga Transnistria, wilayah kecil yang memisahkan diri dari Moldova pada awal 1990-an setelah Uni Soviet runtuh. Seperti halnya Abkhazia dan Ossetia Selatan, Transnistria mempertahankan pemerintahan sendiri, mata uang, serta militer sendiri, meski tak diakui oleh negara anggota PBB mana pun, termasuk Rusia yang menjadi pelindung utama wilayah tersebut. PBB dan Uni Eropa tetap menganggap Transnistria sebagai bagian dari Moldova.

Meski begitu, hingga kini Transnistria menjalankan pemerintahan de facto dan memiliki hubungan khusus dengan Moskow. Wilayah ini juga menjadi basis kekuatan militer Rusia di perbatasan Eropa Timur, dan kerap disebut sebagai ‘negara hantu’ karena keberadaannya diakui hanya oleh sesama wilayah separatis dan tidak di panggung internasional resmi.

Persamaan antara kasus Abkhazia, Ossetia Selatan, Kosovo, dan Transnistria dengan Kashmir, Golan, Krimea, dan Hyderabad terletak pada keberadaan kekuatan militer asing atau dukungan negara besar yang mempertahankan status quo. Semua wilayah ini menunjukkan bagaimana campur tangan militer atau dukungan geopolitik bisa menentukan eksistensi sebuah negara atau wilayah tanpa harus mendapat pengakuan internasional penuh.

Di sisi lain, perbedaan mencolok tampak dalam respons PBB. Jika di Kashmir dan Krimea PBB mengeluarkan resolusi khusus, di Abkhazia, Ossetia Selatan, dan Transnistria, PBB lebih banyak mengandalkan pernyataan politik dan dukungan terhadap keutuhan wilayah negara induk tanpa operasi pengawasan militer langsung seperti UNMOGIP di Kashmir. Sedangkan Kosovo, meski mendapat dukungan luas, tetap terganjal keanggotaannya di PBB karena veto Dewan Keamanan.

Wilayah-wilayah tersebut menjadi cerminan bagaimana hukum internasional masih bersifat selektif, tergantung pada kekuatan politik negara-negara besar yang memiliki hak veto di PBB. Situasi ini juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik wilayah seringkali lebih ditentukan oleh kekuatan militer dan pengaruh politik global, ketimbang prinsip-prinsip hukum dan keadilan bagi masyarakat lokal yang terdampak langsung.

Baca selanjutnya

Raja Farouk dan Kekalahan Italia di Mesir

Raja Farouk I adalah penguasa Mesir saat Perang Dunia II, yang memerintah sejak 1936 hingga 1952. Farouk bukan keturunan Dinasti Mamluk Mesir, melainkan keturunan langsung dari keluarga Muhammad Ali Pasha, seorang jenderal asal Albania di Kesultanan Utsmaniyah yang merebut kekuasaan di Mesir pada awal abad ke-19. Muhammad Ali Pasha dikenal sebagai pendiri Dinasti Muhammad Ali yang menguasai Mesir selama lebih dari satu abad.

Dinasti ini awalnya adalah bagian dari struktur kekuasaan Utsmaniyah, namun secara de facto menjadi dinasti kerajaan independen. Keluarga Farouk, termasuk ayahnya Raja Fuad I, adalah keturunan langsung Muhammad Ali Pasha. Jadi, meski bergelar raja Mesir, Farouk mewarisi darah bangsawan Balkan, bukan garis keturunan penguasa Mamluk yang sebelumnya berkuasa di Mesir pada abad pertengahan.

Perang Dunia II tidak hanya menjadi ajang pertempuran negara-negara besar di Eropa, tetapi juga merembet hingga Afrika Utara. Salah satu panggung penting perang tersebut terjadi di Mesir, di mana pasukan Italia mencoba menerobos ke Terusan Suez untuk menggoyahkan posisi Inggris di Timur Tengah. Namun, upaya tersebut berakhir dengan kekalahan telak dan menjadi salah satu episode paling memalukan bagi Italia dalam sejarah perangnya.

Pada saat itu, Mesir dipimpin oleh Raja Farouk I, seorang penguasa muda yang naik tahta pada 1936 menggantikan ayahnya, Raja Fuad I. Farouk mewarisi sebuah kerajaan yang secara formal merdeka sejak 1922, namun masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Inggris. Terusan Suez yang menjadi jalur vital Inggris ke India dan koloni-koloni Asia menjadikan Mesir sebagai titik strategis yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh London.

Saat Perang Dunia II meletus, Raja Farouk berusaha mempertahankan posisi netral bagi Mesir. Namun, netralitas itu tak berarti banyak ketika Inggris tetap menempatkan pasukannya di wilayah Mesir untuk melindungi Terusan Suez dari ancaman Poros, khususnya Italia dan Jerman. Meski tak menyukai dominasi Inggris, Farouk terpaksa menerima keberadaan militer asing di negerinya.

Situasi semakin panas ketika Italia di bawah Benito Mussolini menyerang Mesir dari Libya pada tahun 1940. Dengan ambisi merebut Terusan Suez, pasukan Italia di bawah komando Marshal Graziani mencoba menembus perbatasan Mesir. Dalam waktu singkat, mereka berhasil masuk ke wilayah Mesir dan menguasai beberapa titik di daerah gurun barat.

Namun, tentara Inggris yang dipimpin oleh Komandan Archibald Wavell langsung melakukan perlawanan. Pasukan Inggris bersama tentara persemakmuran dari India, Australia, dan Selandia Baru melakukan serangan balasan dalam operasi yang dikenal sebagai Operasi Compass. Hasilnya sangat memalukan bagi Italia, di mana lebih dari 130.000 tentara mereka ditangkap dan peralatan perang dalam jumlah besar direbut.

Raja Farouk, meski secara resmi berstatus kepala negara, sama sekali tidak terlibat dalam operasi militer tersebut. Perang di wilayah negerinya sepenuhnya dikuasai Inggris. Tentara Mesir sendiri tidak ikut serta dalam pertempuran karena alasan politik dan keterbatasan kekuatan. Kondisi ini semakin menunjukkan lemahnya posisi Farouk di mata rakyatnya.

Di satu sisi, Farouk menyimpan ketidaksenangan terhadap Inggris. Ia merasa negaranya diperlakukan seperti koloni dan dirinya hanyalah boneka yang tak punya kuasa menentukan nasib bangsanya sendiri. Namun di sisi lain, situasi perang membuat Farouk tidak punya banyak pilihan selain membiarkan Inggris mendominasi panggung militer Mesir.

Posisi Raja Farouk makin rumit ketika ia harus memecat Perdana Menteri Ali Mahir Pasha pada 1940 atas tekanan Inggris. Mahir Pasha dianggap terlalu pro-Jerman dan anti-Inggris. Farouk pun menunjuk Hassan Sabry Pasha sebagai penggantinya, meski keputusan itu dilakukan di bawah pengawasan ketat Inggris.

Kekalahan Italia di Mesir menjadi pukulan telak bagi Mussolini. Pasukannya yang dipermalukan di gurun Mesir memaksa Hitler mengirimkan Afrika Korps di bawah komando Jenderal Erwin Rommel untuk menyelamatkan posisi Poros di Afrika Utara. Perang pun berlanjut dengan pertempuran sengit antara Rommel dan pasukan Inggris di El Alamein.

Sementara itu, di dalam negeri Mesir, kekalahan Italia menjadi peristiwa yang diamati rakyat Mesir dengan diam-diam. Meski secara formal mendukung Sekutu, banyak kalangan nasionalis Mesir diam-diam berharap Poros bisa mengusir Inggris dari Mesir. Farouk sendiri berada di posisi serba salah antara menjaga hubungan dengan Inggris dan mempertahankan simpati rakyatnya.

Pada saat bersamaan, kekalahan Italia juga memperkuat posisi militer Inggris di Mesir. Inggris meningkatkan jumlah pasukan dan membangun pangkalan-pangkalan strategis di sepanjang Terusan Suez. Hal ini semakin menekan ruang gerak politik Raja Farouk, yang tak bisa berbuat banyak menghadapi pengaruh asing di negerinya.

Di mata banyak rakyat Mesir, Farouk mulai dipandang sebagai penguasa lemah dan lebih mementingkan kemewahan istana daripada perjuangan kemerdekaan. Isu soal gaya hidup glamor Farouk di tengah penderitaan rakyat saat perang turut merusak citra kerajaan di mata publik.

Perang Dunia II pun berakhir tanpa perubahan signifikan di Mesir. Farouk tetap bertahan di tahtanya, namun ketegangan politik di dalam negeri makin meningkat. Kekecewaan terhadap ketidakberdayaan Farouk selama perang menjadi bahan bakar bagi gerakan nasionalis yang kian berkembang.

Akhirnya, pada tahun 1952, kelompok perwira muda Mesir yang dikenal sebagai Gerakan Perwira Bebas di bawah Gamal Abdel Nasser melakukan kudeta. Farouk dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Italia. Monarki Mesir dihapuskan, dan republik berdiri di atas puing-puing rezim lama.

Peristiwa kudeta tersebut menjadi klimaks dari rangkaian ketegangan politik yang dimulai sejak Perang Dunia II. Kelemahan Farouk dalam menghadapi dominasi Inggris serta ketidakmampuannya menempatkan diri di antara rakyatnya membuat monarki kehilangan legitimasinya.

Kekalahan Italia di Mesir, posisi ambigu Farouk, dan dominasi Inggris menjadi bagian dari mozaik sejarah Mesir modern. Perang Dunia II di tanah Mesir bukan hanya soal pertempuran antar bangsa asing, tetapi juga tentang pergulatan sebuah bangsa yang mencari jalan menuju kemerdekaan sejati.

📌 Pasca-Perang

Setelah Perang Dunia II:

Farouk semakin tidak populer karena dianggap sebagai boneka Inggris.

Tahun 1952, militer Mesir yang dipimpin Gamal Abdel Nasser dan kelompok Perwira Bebas melakukan kudeta, yang menggulingkan Farouk dan menghapus monarki Mesir.

Baca selanjutnya

Partuppuan Sinaga Dohot Boru Muslim (Parsidomu)

Persadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Cabang Partuppuan Sinaga Dohot Boru Muslim (Parsidomu) satukan berbagai budaya di Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh Ketua Terpilih, M Ismail P Sinaga, saat pelantikan PPTSB Cabang Parsidomu di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan, Sumatera Utara, Sabtu (10/12/2022) kemarin.

"Terima kasih kepada pengurus PPTSB Pusat dan PPTSB Wilayah Sumu 1, di mana hari ini telah diresmikan PPTSB Cabang Parsidomu Wilayah Sumut 1," ungkap M Ismail P Sinaga, sebagai Ketua Terpilih periode 2022-2026. Ia menegaskan, bahwa dibentuknya wadah perkumpulan marga Sinaga merupakan sebagai wadah dalam menjalin tali silaturahmi.

Dikatakan Ismail yang juga Kepala Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah (Kaban PKAD) ini, bahwa Kita harus banyak berprestasi di lingkungan masyarakat dan ini tentu menjadi penerus cita-cita orang tua kita yaitu berbuat banyak untuk bangsa dan negara yaitu melalui kemajuan Sumatera Utara," tegasnya.

Dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika,  marga Sinaga khususnya di Wilayah Sumut 1, dikatakannya telah sudah lama eksis dengan berbagai tokoh-tokoh marga Sinaga. "Tokoh-tokoh marga Sinaga sudah banyak berperan untuk bagaimana mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak juga orang-orang dalam perkumpulan di Sumatera Utara maupun tingkat nasional, seperti profesi aparatur negara maupun swasta. Mari kita satukan visi dan misi dalam membangun Sumatera Utara dari berbagai budaya melalui marga sinaga," katanya.

Pada kesempatan itu, sebagai Penasehat PPTSB Wilayah Sumut 1, Sulaiman Sinaga, menjelaskan bahwa perjalanan evolusi marga Sinaga telah melahirkan marga Sinaga dengan berbagai budaya, suku dan ras.

"Perlu kami sampaikan, opung kami sinaga dahulu itu satu. Di dalam perjalanan, bahwa Sinaga ini merantau atau menyebar di seluruh daerah, maka muncul lah Sinaga-sinaga dengan bermacam-macam Sinaga-sinaga yang melakukan berbeda-beda budaya. Pertama ada budaya Toba, ada budaya Simalungun, ada budaya Karo, budaya Dairi dan macam-macam budaya lainnya," jelasnya. Sulaiman Sinaga memaparkan, marga Sinaga memiliki keturunan dan lahir dari berbagai agama di antaranya dari Islam dan Kristen.

"Ada berbudaya adat Simalungun Toba dan mungkin ke depan ada juga yang beradat melayu. Inilah adalah bagian daripada evolusi," paparnya. Senada, ia juga berharap bahwa marga Sinaga ini dapat bersatu dalam wadah marga Sinaga dari berbagai budaya, suku dan ras, katanya.

Dalam pelantikan tersebut, Ketua PPTSB Pusat, Edison Sinaga, melalui Ketua Pengurus PPTSB Wilayah Sumut 1, Sairon Sinaga, secara simbolis, menyerahkan bendera petaka kepada Ketua terpilih PPTSB Cabang PARSIDOMU Wilayah Sumut 1, M Ismali P Sinaga. Pada Susunan kepengurusan periode 2022-2023, ditetapakan Harjoko Sinaga sebagai Seketaris dan Hasrul Sinaga sebagai Bendahara.

Sementara itu, Ketum Pujakesuma Bersatu H santoso mengapresiasi perkumpulan Marga Sinaga yang diketuai oleh M Ismail P Sinaga, dengan Perkumpulan itu tentunya bisa lebih muda berkolaborasi bersama  berbagai etnis khususnya di Sumatera Utara.

"Selamat dan sukses atas terpilihan Drs H M Ismail P Sinaga sebagai Ketua  Persadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Cabang Partuppuan Sinaga Dohot Boru Muslim (Parsidomu. Semoga bisa bersama-sama menjaga keutuhan melestarikan budaya khususnya di Sumatera Utara, "kata H Santoso Ketua Pujakesuma Bersatu yang juga anggota DPRD Sumatera Utara. didampingi Ketua Harian Rianto Ahgly SH.

Ditempat terpisah, H farianda Putra Sinik SE selaku Ketua DPW Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Sumut, menagatakan sosok Ismail Sinaga sangat tetap memimpin persatuan marga sinaga. Karena dengan terpilnya Ismail sebagai Ketua Persadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Cabang Partuppuan Sinaga Dohot Boru Muslim (Parsidomu) bisa memberi warga dalam menjaga dan melestarikan budaya di Sumatara Utara.

"Selamat dan sukses terpilih Ismail Sinaga sebagai Ketua Marga Sinaga. Dengan harapan bisa memajukan budaya dan melestarikan dan tetap menjaga kerukunan umat," kata Farianda yang juga ketua PWI ini.

Baca selanjutnya

Suriah Dorong Pertumbuhan Ekosistem Startup Digital untuk Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi

Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Suriah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekosistem bisnis digital di tanah air. Pada Selasa, sebuah forum diskusi nasional digelar di Hotel Sheraton Damaskus, mempertemukan perwakilan ratusan perusahaan rintisan dengan para pengambil kebijakan pemerintah. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah serius Suriah membangun kembali ekonominya lewat jalur inovasi teknologi.

Acara bertajuk “KTT Perusahaan Nasional Menuju Solusi Baru dan Masa Depan” ini menghadirkan lebih dari 140 startup dari berbagai provinsi di Suriah. Forum ini menjadi wadah langka yang mempertemukan pemilik usaha digital dengan pejabat kementerian, regulator, dan asosiasi bisnis dalam suasana dialog terbuka.

Dalam forum tersebut, peserta mendiskusikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi kalangan startup di Suriah. Mulai dari kesulitan akses permodalan, hambatan birokrasi, terbatasnya fasilitas internet berkualitas, hingga perlunya sistem hukum yang jelas bagi pelaku usaha digital.

Banyak masukan muncul mengenai pentingnya klasifikasi adil bagi perusahaan rintisan serta penerapan kebijakan insentif bagi startup berbasis solusi lokal. Peserta berharap pemerintah mempermudah prosedur pendirian usaha, menciptakan ruang kerja bersama, hingga membangun platform database nasional startup di Suriah.

Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi, Abdel Salam Haykal, dalam sambutannya menyebutkan bahwa Suriah kini memasuki fase baru. Pemerintah, kata Haykal, serius memperbaiki infrastruktur digital dan membangun regulasi bisnis digital modern yang mampu mendorong peran generasi muda di sektor ekonomi berbasis teknologi.

Ia menegaskan bahwa kementeriannya menargetkan Suriah menjadi salah satu negara dengan infrastruktur digital terbaik di kawasan dalam beberapa tahun mendatang. Peningkatan layanan internet, sistem pembayaran daring, dan penguatan keamanan data menjadi prioritas yang tengah dikejar.

Menurut Haykal, pemerintah kini aktif bekerja sama lintas kementerian untuk menyiapkan berbagai fasilitas pendukung startup. Mulai dari penyederhanaan perizinan, akses pelatihan, hingga pembentukan inkubator bisnis digital nasional di beberapa kota besar Suriah.

Wakil Menteri Komunikasi, Mahmoud Moussa, menyampaikan bahwa ekonomi digital adalah sektor strategis untuk mempercepat pemulihan Suriah pascaperang. Ia menilai, perusahaan rintisan mampu menciptakan peluang kerja, inovasi layanan publik, dan solusi cerdas di berbagai sektor.

Staf Khusus Inovasi dan Kewirausahaan di Kementerian Komunikasi, Ahmad Bayram, menyebut bahwa forum ini merupakan bagian dari agenda nasional untuk mengembangkan ekosistem bisnis digital yang sehat dan kompetitif. Bayram menilai kehadiran lebih dari seratus startup di acara ini menunjukkan antusiasme pelaku usaha lokal terhadap peluang di era digital.

Bayram juga menyebut bahwa pemerintah berencana menyusun paket kebijakan khusus untuk mendukung startup di bidang kecerdasan buatan, e-commerce, layanan kesehatan digital, dan otomasi proses pemerintahan. Sektor-sektor ini dipandang potensial mendorong akselerasi transformasi digital Suriah.

Sementara itu, Direktur Pusat Keamanan Informasi Nasional, Jihad Alala, menjelaskan kebijakan baru terkait penyederhanaan proses perizinan aplikasi elektronik di Suriah. Menurutnya, regulasi yang lebih adaptif telah disiapkan untuk mendukung ekosistem startup aplikasi lokal.

Alala menambahkan, kementerian juga menyiapkan standar keamanan data baru guna melindungi informasi pribadi pengguna dari potensi ancaman siber. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital lokal yang mulai berkembang pesat.

Para peserta forum sepakat bahwa sektor startup bisa menjadi mesin utama pemulihan ekonomi nasional bila didukung infrastruktur digital yang memadai dan lingkungan bisnis yang ramah investasi. Mereka berharap agar pemerintah lebih aktif menjalin kerja sama dengan sektor swasta.

Salah satu peserta, pengembang aplikasi kesehatan daring asal Homs, menyatakan bahwa forum ini membuka harapan baru bagi kalangan startup di Suriah. Ia mengaku optimistis dengan langkah pemerintah yang mulai membuka ruang dialog dan dukungan konkret bagi pelaku bisnis digital.

Sebagai tindak lanjut dari forum ini, kementerian berencana menyusun peta jalan pengembangan startup nasional, yang mencakup pelatihan, pendanaan, serta program akselerasi bisnis. Rencana ini diharapkan dapat dirilis resmi sebelum akhir tahun.

Berbagai pihak memandang forum ini sebagai momentum penting, menandai kebangkitan sektor ekonomi kreatif di Suriah setelah lebih dari satu dekade diterpa konflik. Kini, perhatian pemerintah mulai terarah pada inovasi dan teknologi sebagai pilar pembangunan ekonomi baru.

Analis ekonomi di Damaskus menilai, bila program startup ini dikelola serius, Suriah berpeluang menjadi salah satu pemain digital regional. Apalagi, negara ini dikenal memiliki banyak lulusan teknik dan ilmu komputer dari kampus-kampus ternama yang selama ini kurang mendapat ruang aktualisasi.

Dengan semangat baru ini, Suriah ingin menata kembali posisinya di kawasan Timur Tengah, tidak hanya sebagai negara yang bangkit dari krisis, tetapi juga sebagai pusat inovasi digital dan startup di kawasan. Pemerintah optimistis, dengan talenta muda lokal dan dukungan infrastruktur yang diperkuat, impian ini bisa terwujud dalam waktu dekat.

Baca selanjutnya

Trump Puji Gencatan Senjata Bersejarah di Timur Tengah

Dunia dikejutkan oleh pengumuman dramatis mengenai gencatan senjata komprehensif antara Israel dan Iran usai serangan Israel ke Iran bertubi-tubi, sebuah perkembangan yang dianggap banyak pihak sebagai terobosan diplomatik yang monumental.

Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, melalui platform media sosialnya, mengklaim bahwa kesepakatan ini adalah hasil dari persetujuan penuh antara kedua negara, menandai berakhirnya konflik yang dikenal sebagai "Perang 12 Hari."

Berikut cuitannya:

Isi teks dalam gambar adalah sebagai berikut:

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

CONGRATULATIONS TO EVERYONE! It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a Complete and Total CEASEFIRE (in approximately 6 hours from now, when Israel and Iran have wound down and completed their in progress, final missions!), for 12 hours, at which point the War will be considered, ENDED! Officially, Iran will start the CEASEFIRE and, upon the 12th Hour, Israel will start the CEASEFIRE and, upon the 24th Hour, an Official END to THE 12 DAY WAR will be saluted by the World. During each CEASEFIRE, the other side will remain PEACEFUL and RESPECTFUL. On the assumption that everything works as it should, which it will, I would like to congratulate both Countries, Israel and Iran, on having the Stamina, Courage, and Intelligence to end, what should be called, "THE 12 DAY WAR." This is a War that could have gone on for years, and destroyed the entire Middle East, but it didn't, and never will! God bless Israel, God bless Iran, God bless the Middle East, God bless the United States of America, and GOD BLESS THE WORLD!

Menurut pernyataan Trump, gencatan senjata total akan berlaku selama 12 jam, dimulai sekitar 6 jam dari waktu pengumuman, yang berarti pada saat ini, Israel dan Iran seharusnya sudah menyelesaikan persiapan dan misi akhir mereka. Setelah 12 jam tersebut, perang akan secara resmi dinyatakan berakhir.

Trump menjelaskan bahwa Iran akan memulai gencatan senjata terlebih dahulu, dan pada jam ke-12, Israel akan turut serta. Kemudian, pada jam ke-24, berakhirnya "Perang 12 Hari" ini akan disambut dengan penghormatan oleh seluruh dunia, menandai era baru bagi stabilitas regional.

Dalam pesannya, Trump menekankan bahwa selama periode gencatan senjata ini, kedua belah pihak diwajibkan untuk tetap menjaga perdamaian dan sikap saling menghormati. Ia menyatakan keyakinannya bahwa semua akan berjalan sesuai rencana, dan atas dasar itu, ia mengucapkan selamat kepada Israel dan Iran.

Ucapan selamat tersebut tidak hanya ditujukan atas kesepakatan itu sendiri, melainkan juga atas apa yang disebut Trump sebagai "Stamina, Keberanian, dan Kecerdasan" kedua negara dalam mengakhiri konflik. Ia menyoroti potensi "Perang 12 Hari" ini yang bisa saja berlarut-larut selama bertahun-tahun, bahkan berpotensi menghancurkan seluruh Timur Tengah.

Namun, ia menegaskan bahwa skenario terburuk tersebut berhasil dihindari. Trump menutup pernyataannya dengan serangkaian doa, memohon berkat bagi Israel, Iran, Amerika Serikat, dan seluruh dunia, menegaskan perannya yang diduga dalam mediasi perdamaian ini.

Di balik euforia pengumuman ini, muncul spekulasi luas mengenai bagaimana Donald Trump, dapat memiliki pengaruh sedemikian rupa terhadap dua kekuatan regional yang bertikai. Analis politik menduga bahwa peran Trump mungkin lebih bersifat katalisator atau fasilitator informal.

Menurut informasi yang beredar, selama konflik yang dimulai serangan Israel ke Iran itu dan kemudian diikuti AS, komunikasi Washington dan Tehran terus terjadi melalui pihak ketiga, baik Oman maupun Qatar.

Lebih lanjut, beredar spekulasi bahwa Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Trump, telah memberikan ultimatum terselubung kepada Israel. Jika laporan ini benar, AS mengancam akan menghentikan pasokan senjata vitalnya ke Israel apabila serangan terhadap Iran tidak segera dihentikan.

Ancaman semacam ini, jika benar adanya, akan menjadi tekanan yang luar biasa besar bagi Tel Aviv, mengingat ketergantungannya pada bantuan militer Washington. Langkah ini dapat dipandang sebagai upaya AS untuk membatasi eskalasi konflik di Timur Tengah.

Selain itu, muncul dugaan menarik mengenai taktik yang mungkin digunakan AS untuk menekan Iran agar menyetujui gencatan senjata dengan kemungkinan data koordinat lokasi para pemimpin kunci Iran untuk menunjukkan kemampuan AS atau Israel untuk mengeliminasi pihak yang ditarget.

Taktik ini mengingatkan pada strategi yang diduga digunakan AS terhadap Taliban saat evakuasi pasukan Amerika Serikat pasca-jatuhnya pemerintahan Afghanistan. Kala itu, AS diduga memamerka koordinat pemimpin Taliban kepada komandan lapangan Taliban sebagai ancaman agar mereka memastikan jalur evakuasi aman bagi pasukan AS.

Penggunaan informasi intelijen sensitif semacam itu, jika terbukti, akan menjadi bentuk tekanan psikologis dan ancaman terselubung yang sangat kuat. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti Tehran agar tunduk pada persyaratan gencatan senjata tanpa harus melakukan intervensi militer langsung.

Latar belakang negosiasi yang mengarah pada pengumuman ini masih diselimuti kerahasiaan, namun jelas bahwa ada kekuatan-kekuatan besar yang bekerja di balik layar. Pernyataan Trump ini, tanpa ragu, menambahkan lapisan kompleksitas dan intrik pada narasi perdamaian di Timur Tengah.

Jika gencatan senjata ini benar-benar bertahan dan mengarah pada perdamaian jangka panjang, maka ini akan menjadi tonggak sejarah yang signifikan. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa komitmen ini dipegang teguh oleh semua pihak.

Dunia akan terus mengamati perkembangan selanjutnya dengan saksama. Keberhasilan gencatan senjata ini akan sangat bergantung pada implementasi yang cermat dan kesediaan kedua belah pihak untuk memprioritaskan dialog dibandingkan konfrontasi.

Terlepas dari semua spekulasi mengenai bagaimana kesepakatan ini dicapai, satu hal yang pasti: pengumuman Donald Trump ini telah menarik perhatian global dan menyoroti peran kompleks serta seringkali kontroversialnya dalam isu-isu geopolitik.

Momentum ini, jika dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi titik balik bagi stabilitas di kawasan yang telah lama dilanda konflik. Doa Trump untuk perdamaian global mencerminkan harapan yang dipegang oleh banyak orang di seluruh dunia.

Baca selengkapnya

Tangise Bocah Samosir, Madrasah Dikunci, Impen Ngaji Redup

Sore sing mendhung lan teles, ing sangisore langit Samosir sing mega-mega lan nggawa sisa udan, bocah cilik jenenge Butet Sitorus lungguh ndekem. Ing pangkonane, buku Iqra' sing wis wiwit lusuh dadi seksi bisu perjuangan lan pangarep-arep. Pandhangane kosong, tumuju bangunan madrasah sing saiki dikunci rapet nganggo rante wesi sing adhem. Malah, plang jeneng Madrasah Ibtidaiyah sing kudune dadi tandha semangat sinau, saiki wis nggletak tanpa daya ing lemah, kaya melu ngrasakake keprihatinan.

Butet ora ijen ing kasangsaran kuwi. Ing sakiwa tengene, ngadeg jejeg kanca-kancane, murid madrasah sing isih cilik-cilik. Bocah-bocah sing lagi wae sinau ngenal Gusti liwat lantunan ayat suci Al-Qur'an uga nangis meneng-menengan ing ngarep sekolahe, ing Jalan Tanah Lapang Pangururan, Samosir. Swasana sedhih nyelimuti papan sing kudune dadi sumber ilmu lan berkah.

Tangan-tangan cilik sing biasane diangkat khusyuk kanggo ndedonga, saiki mung nyekel kekosongan. Ing pipi-pipi lugu kuwi, luh tumetes tanpa swara, mili dadi ungkapan kuciwa lan kelangan. Dudu tatu fisik sing dirasakake, nanging tatu batin sing jero, amarga pangarep-arep kanggo sinau ngaji lan ngerteni luwih jero ajaran agama wis direbut alon-alon nanging nglarani.

Kedadeyan sing ngiris ati kuwi kedadeyan ing dina Kemis, tanggal 10 April 2025. Nanging, adoh sadurunge dina kuwi, para siswa Madrasah Ibnu Sina Samosir wis ngrasakake kahanan sing ora mesthi lan kesulitan anggone nuntut ilmu. Wiwit wiwitan sasi suci Ramadhan nganti tanggal 10 April, ana 26 siswa Raudhatul Athfal (tingkat TK), 55 siswa Madrasah Ibtidaiyah (tingkat SD), bebarengan karo 3 guru RA lan 12 guru MI, kepeksa dipindah sinau ing Kantor Urusan Agama (KUA) Pangururan, sawijining solusi sementara sing mesthi adoh saka ideal.

Madrasah Ibnu Sina Samosir, sawijining papan sing kudune dadi omah kapindho kanggo bocah-bocah ing Kabupaten Samosir kanggo ngenal huruf hijaiyah lan nandur budi pekerti luhur, saiki ana ing ambang kelangan papan. Wiwit pertengahan Januari 2025, sing duwe omah kontrakan sing dadi papan madrasah kanthi sepihak nyampeke niat kanggo mungkasi kontrak sewa. Ironise, ing perjanjian resmi sing wis disepakati, hak sewa isih berlaku nganti Februari 2026.

Nalika pihak yayasan Madrasah Ibnu Sina Samosir nolak keputusan sepihak sing jelas nglanggar perjanjian kuwi, tumindak sawenang-wenang banjur nyedhaki.

Ancaman, tekanan psikologis, nganti macem-macem wujud ketidakadilan dadi bagean saka saben dinane wong-wong sing mung nduweni siji tujuan mulya: nyedhiyakake papan sinau agama sing layak kanggo bocah-bocah muslim sing dadi minoritas ing Pulau Samosir sing endah nanging kebak tantangan kuwi.

Upaya kanggo mbangun gedung madrasah dhewe uga ora tanpa perjuangan lan pengorbanan. Wiwit tanggal 5 Oktober 2021, Yayasan Ibnu Sina Samosir wis ngajokake permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) marang Bupati Samosir. Uga wis ngurus surat keterangan domisili saka Kepala Desa Sait Nihuta minangka salah siji persyaratan administrasi.

Nanging, pangarep-arep kanggo duwe gedung madrasah dhewe sirna saknalika ing tanggal 13 Oktober 2021. Surat permohonan IMB kuwi malah ditolak tanpa alesan sing jelas lan maremake. Kaya tembok dhuwur banget sing mokal dipanjat, birokrasi kaya nutup kabeh dalan kanggo wong-wong sing mung pengin ngedegake papan suci kanggo pendhidhikan anak bangsa, utamane generasi muda muslim ing Samosir.

Pemerintah Daerah Samosir banjur njupuk inisiatif nganakake rapat sing nglibatake macem-macem pihak terkait, wiwit saka perwakilan Kementerian Agama, tokoh-tokoh masyarakat setempat, nganti perangkat desa. Ing rapat kuwi, keputusan pungkasan babagan nasibe madrasah dipasrahake marang mekanisme adat lan kearifan lokal sing diyakini bisa ngrampungake masalah kanthi wicaksana.

Nanging, syarat sing banjur diajukake krasa abot banget lan ngiris ati. Pihak yayasan Madrasah Ibnu Sina Samosir dijaluk nemoni siji-siji perwakilan masyarakat lan kepala desa ing omahe dhewe-dhewe. Sawijining langkah sing wis ditempuh kanthi sabar lan pangarep-arep, nanging sing dipikolehi mung lempar tanggung jawab lan sikap saling ngedohi, kaya ora ana sing gelem njupuk keputusan utawa menehi solusi konkret kanggo nasibe pendhidhikan bocah-bocah Samosir.

Saiki, pangarep-arepe bocah-bocah Samosir sing pengin sinau ngaji lan ngerteni luwih jero ajaran agama Islam ana ing pucuking eri. Uluran tangan saka macem-macem pihak dibutuhake kanggo nylametake madrasah kuwi. Mula, panyuwun ditujokake marang Pemerintah Daerah Samosir supaya enggal njupuk tindakan nyata lan nggoleki solusi sing paling apik kanggo Madrasah Ibnu Sina Samosir.

Panyuwun uga ditujokake marang Gubernur Sumatera Utara supaya menehi perhatian khusus marang masalah iki lan mbantu nggoleki dalan metu sing adil lan berkelanjutan. Dipercaya yen pendhidhikan iku hak saben anak bangsa, tanpa terkecuali.

Ora lali, panyuwun uga diketukake marang Bapak Prabowo Subianto, minangka pemimpin sing peduli marang pendhidhikan bocah-bocah Indonesia, supaya melu mbantu nylametake Madrasah Ibnu Sina Samosir. Diharapake, madrasah iki bisa dibantu liwat program sekolah rakyat utawa program pendhidhikan alternatif liyane sing relevan.

Dipercaya yen kanthi kerjasama lan dhukungan saka kabeh pihak, Madrasah Ibnu Sina Samosir bisa ngadeg jejeg maneh lan dadi papan sing aman lan nyaman kanggo bocah-bocah Samosir kanggo sinau lan ngembangake diri. Diharapake, tangise bocah-bocah Samosir iki bakal enggal diganti karo esem bungah lan semangat sinau sing murub.

Pemerintah daerah setempat diarepake enggal tumindak nggoleki solusi kanggo masalah iki. Bantuan lan dhukungan dibutuhake banget supaya kegiatan sinau mengajar ing madrasah bisa bali lumaku normal. Nasibe puluhan siswa lan belasan guru saiki ana ing tangane para pemangku kebijakan.

Gubernur Sumatera Utara nduweni peran penting kanggo ngrampungake masalah iki. Intervensi saka tingkat provinsi diarepake bisa nyepetake proses nggoleki solusi lan menehi kepastian kanggo masa depan pendhidhikan bocah-bocah ing Samosir. Dhukungan kebijakan lan anggaran bisa dadi salah siji dalan metu sing bisa ditempuh.

Program sekolah rakyat utawa program pendhidhikan alternatif liyane sing diinisiasi dening pemerintah pusat uga bisa dadi pangarep-arep kanggo kelangsungan Madrasah Ibnu Sina Samosir. Sinergi antarane pemerintah daerah, provinsi, lan pusat dibutuhake banget ing kahanan kaya ngene iki.

Kepedulian lan perhatian saka tokoh-tokoh nasional kaya Bapak Prabowo Subianto diarepake bisa menehi dampak positif lan nyepetake solusi kanggo masalah madrasah ing Samosir. Dhukungan moral lan mungkin uga sumber daya bisa dadi hawa seger kanggo kelangsungan pendhidhikan agama kanggo bocah-bocah ing pulo kasebut.

Masa depan pendhidhikan agama kanggo puluhan bocah ing Samosir saiki gumantung marang respon cepet lan tepat saka pemerintah daerah, provinsi, lan pusat. Keputusan sing wicaksana lan mihak marang kepentingane anak bangsa dianti-anti banget.

Semangate sinau bocah-bocah Samosir ora kena mati mung amarga masalah birokrasi lan kepentingan sakwetara. Uluran tangan lan solusi nyata saka para pemimpin diarepake banget kanggo ngwujudake maneh impen babagan pendhidhikan sing layak.

Baca selanjutnya

Kebijakan Ugal-ugalan Trump Berdampak Buruk Bagi Dunia

Jakarta, 18 Maret 2025 - Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, selama masa jabatannya, telah memicu berbagai dampak ekonomi dan politik yang signifikan di seluruh dunia. Dari kebijakan tarif perdagangan hingga sanksi terhadap negara-negara tertentu, langkah-langkah Trump sering dianggap sebagai bentuk perang ekonomi yang tidak hanya merugikan AS sendiri, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi global. Lebih jauh lagi, kebijakan-kebijakan ini turut memberikan dampak negatif terhadap negara-negara yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan, seperti Palestina.

Kebijakan Perang Ekonomi: Pengenaan Tarif dan Sanksi Global

Trump terkenal dengan kebijakan "America First"-nya, yang memprioritaskan kepentingan ekonomi AS dengan cara yang keras dan unilateral. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah pengenaan tarif impor tinggi terhadap berbagai negara, termasuk China, Eropa, dan Kanada. Dengan alasan untuk melindungi industri domestik AS, kebijakan ini menciptakan ketegangan perdagangan internasional, menyebabkan ketidakpastian di pasar global, dan memperburuk hubungan antara AS dengan sekutu-sekutunya.

Pengenaan tarif terhadap China, misalnya, tidak hanya merugikan kedua negara tersebut, tetapi juga mengguncang perekonomian global. Perang dagang yang dimulai pada 2018 tersebut menyebabkan lonjakan harga barang, gangguan rantai pasokan, dan penurunan perdagangan internasional yang berdampak luas pada banyak negara, termasuk Indonesia. Sementara itu, AS juga menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang dianggap bertentangan dengan kebijakan luar negeri mereka, seperti Iran dan Venezuela.

Eropa dan Kanada: Terkendala dalam Aliansi Ekonomi

Meskipun Amerika Serikat dan negara-negara Eropa serta Kanada memiliki hubungan ekonomi yang erat, kebijakan Trump yang ugal-ugalan telah merusak hubungan tersebut. Uni Eropa dan Kanada terpaksa merespons kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump dengan menerapkan tarif balasan. Kebijakan ini memperburuk ketegangan politik antara AS dan negara-negara sekutunya, yang sebelumnya selalu bekerja sama dalam berbagai isu perdagangan dan keamanan internasional.

Trump juga menarik diri dari beberapa perjanjian internasional yang penting, seperti Kesepakatan Paris mengenai perubahan iklim dan Trans-Pacific Partnership (TPP), yang semakin memperburuk hubungan AS dengan negara-negara lain di dunia. Sementara itu, Eropa dan Kanada harus berusaha mempertahankan perdagangan bebas dan kemitraan internasional dalam menghadapi kebijakan proteksionis AS yang semakin menekan mereka.

China dan Perang Dagang: Dampak Ekonomi Global

Di sisi lain, hubungan antara AS dan China semakin tegang dengan kebijakan tarif yang saling dikenakan kedua negara. Perang dagang ini tidak hanya merugikan AS dan China, tetapi juga negara-negara lain yang tergantung pada perdagangan dengan kedua negara tersebut. China, sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, memiliki dampak besar terhadap perekonomian global. Ketegangan ini mempengaruhi pasar global, menyebabkan inflasi dan penurunan konsumsi di berbagai negara.

Namun, dampak terbesar dari perang dagang ini dirasakan oleh negara-negara berkembang yang lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Indonesia, misalnya, menghadapi tantangan besar dalam menghadapi ketidakpastian perdagangan internasional akibat kebijakan Trump yang tidak stabil.

Palestina: Implikasi Kebijakan Luar Negeri AS terhadap Krisis Kemanusiaan

Namun, dampak paling mengerikan dari kebijakan Trump yang ugal-ugalan adalah dampaknya terhadap krisis kemanusiaan, khususnya di Palestina. Kebijakan luar negeri AS, yang sering kali bersikap memihak kepada Israel, telah memperburuk situasi di wilayah yang telah lama dilanda konflik ini. Pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 2017, yang bertentangan dengan konsensus internasional, memicu gelombang protes di Palestina dan seluruh dunia.

Lebih dari itu, kebijakan Trump yang mempersempit bantuan kemanusiaan kepada Palestina dan mendukung kebijakan penjajahan Israel telah menyebabkan eskalasi kekerasan di Gaza. Setiap hari, ratusan orang Palestina menjadi korban dalam konfrontasi yang semakin memburuk. Penembakan, serangan udara, dan pengepungan militer Israel telah menyebabkan ribuan nyawa melayang, dengan sebagian besar korban adalah warga sipil yang tidak bersalah.

Diplomasi Internasional: Tekanan terhadap Negara-negara Lain

Kebijakan AS yang cenderung unilateral ini juga menguji ketahanan diplomasi internasional. Negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara Eropa, tidak dapat lagi sepenuhnya bergantung pada AS sebagai mitra strategis. Keputusan AS untuk menarik diri dari perjanjian internasional dan memutuskan hubungan dengan lembaga-lembaga multilateral menyebabkan kekhawatiran tentang masa depan kerjasama internasional.

Sementara itu, negara-negara seperti China dan Rusia semakin memperkuat aliansi mereka, mengambil keuntungan dari ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh kebijakan AS. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan Trump membuat negara-negara ini lebih berani melangkah maju untuk mempengaruhi tatanan ekonomi dan politik dunia.

Penurunan Kepercayaan Global terhadap AS

Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi Trump telah menyebabkan penurunan besar dalam kepercayaan global terhadap kemampuan Amerika Serikat untuk memimpin dunia dalam sistem yang berbasis pada hukum internasional. Ketika AS memilih untuk bertindak sewenang-wenang, negara-negara lain merasa harus menyesuaikan diri dengan realitas baru yang penuh ketidakpastian.

Perdagangan global yang dulu dipimpin oleh prinsip-prinsip multilateral kini lebih dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan proteksionis yang dikeluarkan oleh negara besar seperti AS. Hal ini berisiko menyebabkan terjadinya fragmentasi ekonomi global, yang akhirnya mempengaruhi negara-negara berkembang yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi internasional.

Palestina dan Peran Dunia dalam Menghentikan Kekerasan

Dalam menghadapi kebijakan AS yang memihak Israel dan memperburuk situasi di Palestina, dunia harus bertindak lebih tegas. Tindakan keras terhadap kebijakan luar negeri AS yang mendukung agresi Israel harus menjadi prioritas komunitas internasional. Negara-negara besar harus bersatu untuk menekan AS agar berhenti mendukung kebijakan yang menyebabkan penderitaan lebih banyak warga Palestina.

Sementara itu, negara-negara Arab dan dunia Islam perlu menunjukkan solidaritas yang lebih besar terhadap Palestina. Hal ini tidak hanya terbatas pada bantuan kemanusiaan, tetapi juga dalam upaya diplomatik untuk mengakhiri kekerasan yang sudah berlangsung lama ini. Palestina membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan dukungan, mereka membutuhkan tindakan nyata dari negara-negara yang memiliki pengaruh di arena internasional.

Kesimpulan: Perang Ekonomi dan Krisis Kemanusiaan

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi ugal-ugalan yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan global, mulai dari perdagangan internasional hingga stabilitas politik dunia. Namun, dampak paling tragisnya adalah terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina, di mana kebijakan luar negeri AS berkontribusi pada eskalasi kekerasan dan penderitaan tanpa henti. Dunia kini berada di persimpangan, di mana keputusan-keputusan internasional yang tegas dan penuh tanggung jawab sangat dibutuhkan untuk menghentikan penderitaan warga Palestina dan menciptakan kembali stabilitas global yang telah terganggu oleh kebijakan Trump.

Dibuat oleh AI

Perayaan dan Optimisme di Wilayah Kurdi Setelah Kesepakatan dengan Pemerintah Suriah

Qamishli, Suriah – Suasana perayaan dan optimisme melanda wilayah-wilayah Kurdi di Suriah setelah tercapainya kesepakatan antara pasukan Kurdi dan pemerintah pusat. Kesepakatan ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh warga Kurdi, Arab, serta komunitas Kristen Suriah, menandai babak baru dalam hubungan antara Damaskus dan Qamishli.

Kesepakatan yang terdiri dari delapan poin ini membuka jalan bagi hubungan yang lebih erat, didasari oleh persatuan Suriah dan integrasi institusi-institusi negara. Baik institusi administratif, layanan publik, maupun keamanan dan militer akan kembali bersatu, mengakhiri perpecahan yang telah berlangsung lama.

Para aktivis, jurnalis, dan intelektual Kurdi menggambarkan kesepakatan ini sebagai "bersejarah," meyakini bahwa ini akan mengubah wajah Suriah pasca-kejatuhan rezim Bashar al-Assad. Kesepakatan ini juga dianggap sebagai landasan penting untuk mencapai kesepakatan politik yang lebih luas, mengingat ini adalah kesepakatan keamanan dan militer antara kekuatan bersenjata dan pemerintah Suriah.

Diharapkan, kesepakatan ini akan membuka pintu bagi partai-partai dan kekuatan politik Kurdi untuk berdialog dengan Damaskus, membahas isu-isu politik seperti komite perumusan konstitusi, penyusunan konstitusi itu sendiri, dan partisipasi dalam kehidupan politik negara.

Kegembiraan atas kesepakatan ini terlihat jelas di jalan-jalan Qamishli, Hasakah, Raqqa, dan wilayah timur Deir ez-Zor. Tembakan perayaan terdengar di mana-mana, menandakan harapan baru bagi masa depan yang lebih baik.

Meskipun sebagian poin dalam kesepakatan masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut, kesepakatan ini telah menghilangkan banyak kekhawatiran, terutama kekhawatiran akan terjadinya bentrokan militer antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan Kementerian Pertahanan Suriah.

Selain itu, kesepakatan ini memberikan harapan bagi warga yang mengungsi untuk dapat kembali ke kota dan desa mereka, seperti Tal Abyad, Ras al-Ain, dan Afrin, yang sebelumnya dikuasai oleh faksi-faksi yang terkait dengan Turki. 

Sekitar setengah juta warga Kurdi, Arab, dan Kristen yang mengungsi kini memiliki harapan untuk kembali ke rumah mereka dengan perlindungan dari negara Suriah.

Kembalinya institusi-institusi pemerintah ke wilayah-wilayah ini setelah absennya yang panjang juga menjadi poin penting dalam kesepakatan ini. Warga akan kembali memiliki akses untuk mendapatkan identitas, paspor, pengesahan ijazah, serta mengurus masalah-masalah terkait properti dan catatan sipil.

Sebelumnya, warga di wilayah-wilayah ini mengalami kesulitan besar untuk bepergian ke Damaskus, Aleppo, atau Latakia. Hanya mahasiswa yang berani pergi dengan rasa takut akan wajib militer atau penangkapan oleh dinas keamanan. Akibatnya, pemerintah otonom Kurdi terpaksa membangun universitas dan institusi-institusi lain di wilayah mereka.

Mendapatkan paspor Suriah juga merupakan perjuangan berat, seringkali memerlukan waktu berbulan-bulan dan biaya yang besar. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan kehidupan warga Kurdi di Suriah akan mengalami perubahan positif yang signifikan.

(Dibuat oleh AI)

Masjid Besar Labuhan Bilik, Bukti Kejayaan Kesultanan Panai

Masjid Besar Panai terletak di Jalan Panglima Besar Sudirman, Kota Labuhanbilik. Masjid ini selesai dibangun sekitar tahun 1920. Oleh Raja Kerajaan Panai bernama Raja Tengku Kelana Putra. Arsitektur bangunan Masjid Besar Panai ini mirip dengan bentuk bangunan Masjid bercorak melayu lainnya yang terdapat di Propinsi Sumatera Utara.

Masjid tersebut hingga kini masih berdiri kokoh. Di bagian kiri luar Masjid Besar Panai terdapat menara yang menjulang tinggi. Di bagian depan dan samping kiri-kanannya terdapat jendela bergaya khas melayu.

Di dalam masjid terdapat mimbar tempat khutbah berumur puluhan tahun yang terbuat dari kayu. Di bagian dalam masjid juga terdapat empat buah tiang penyangga yang masih tampak asli dan kokoh. Bangunan Masjid Besar Panai ini telah mengalami beberapa kali perbaikan. Khususnya pada bagian depan yakni tempat berdirinya imam dalam sholat berjamaah. Untuk saat ini dana pemeliharaan masjid seluruhnya bergantung pada infak jamaah

SEJARAH KERAJAAN PANAI 

Kerajaan Panai pada masa kolonial merupakan daerah yang termasuk dalam Residensi Sumatera Timur (menurut strukturnya, mulai terbentang dari Tamiang hingga daerah Riau). 

Pada masa kolonial, daerah Panai / Labuhanbilik merupakan pelabuhan ketiga terbesar setelah pelabuhan Belawan dan Tanjung Balai. Begitu pesatnya, akhirnya terdapat perwakilan dagang asing di daerah ini seperti : Guntzel Schumacher ( Jerman ), Herrison ( Inggris ), Vanni dan Deli Aceh ( Belanda ). Selain itu terdapat juga sarana angkutan antar pulau / pelayaran asing seperti kapal “SS Ayutia” milik Jerman, K.P.M ( Belanda ). 

Kapal pelayaran ini bergerak menuju Singapura, Malaysia, bahkan menuju Eropa. Saat pecah perang dunia pertama (1914-1918), kapal “SS Ayutia” berlabuh selama 4 tahun di Labuhanbilik. 

Labuhanbilik atau Panai didirikan oleh Sutan Kaharuddin ( Marhum Kaharuddin ), Raja Kerajaan Panai ke 4, disekitar tahun 1815. Sebelumnya pusat kerajaan masih berada di hulu sungai. Sementara itu, Kerajaan Panai dibentuk oleh Raja Murai Perkasa Alam. 

Asal nama Panai hingga saat ini belum ada yang pasti. Ada yang mengatakan nama Panai berasal dari bahasa Minangkabau (Paneh) yang artinya Panas. Hal ini ada juga benarnya mengingat daerah Panai merupakan daerah yang agak panas udaranya. Juga adanya petunjuk dari barang-barang peti kemas yang dibawa oleh kapal pengangkutan yang menujukan ke Paneh Labuhanbilik. 

Sepuluh abad yang lalu, sebelum Kerajaan Panai berdiri, nama Panai atau Pannai telah ada. Nama ini ditemukan pada tahun 1030 masehi dalam sebuah prasasti. Oleh Prof. Nilakanta Sastri, seorang sarjana India, mahaguru Universitas Madras, pada tahun 1940 menterjemahkan isi prasasti tersebut ke dalam bahasa Inggris. Prasasti ini merupakan peninggalan Raja Rayendra Cola I, Kerajaan Tanjore (India Selatan), yang mana pernah melakukan penyerangan ke beberapa wilayah, termasuk wilayah Pulau Sumatera. Daerah yang menjadi tempat penyerangan di Pulau Sumatera antara lain Kerajaan Lamuri (Aceh), Pannai (Sumatera Timur),  dan Sriwijaya (Sumatera Selatan). 

Salah satu isi atau nukilan dari prasasti tersebut adalah : "Pannai with water in its bathing ghats". Pannai yang dimaksud disini terletak di daerah sungai Barumun (Panai), wilayah Sumatera Timur. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya berupa patung-patung tembaga di Padang Lawas oleh Prof. Schnitger, sarjana Belanda, pada tahun 1936. Salah satu diantaranya yaitu Candi Bahal I, merupakan bukti peninggalan Raja Rayendra Cola I yang pernah memasuki wilayah Sumatera Timur (Panai). 

Namun, ada yang sangat berbeda dari isi prasasti tersebut (yang menyebut nama Pannai). Isi prasati yang menyebut nama Pannai terlalu sangat sederhana, sangat berbeda dengan isi prasasti yang menyebutkan nama daerah lain yang menunjukkan kedahsyatan penyerangan (pertempuran) yang dilakukan oleh Raja Rayendra Cola I. Sebagai contoh yaitu : "(Rayendra) having despatched many ships in the midst of the rolling sea and having caught Sanrama Vijayattunggavarman, the King of Kadaram, together with the elephants in his glorious army, (took) the large heap of treasures which (that king) has rightfully accumulated". 

Dari nukilan prasasti tersebut dapat diketahui betapa dahsyatnya penyerangan yang dilakukan oleh Raja Rayendra Cola I hingga akhirnya Raja Kadaram (Sang Rama Wijayatunggawarman) dapat ditawan. Hal ini sangat berbeda dengan nama Pannai, sepertinya tidak terjadi pertempuran. 

Dapat ditarik kesimpulan yaitu, masuknya Raja Rayendra Cola I ke wilayah Pannai sepuluh abad yang lalu, mereka hanya menemukan daerah itu (Padang Lawas) masih sedikit penghuninya, belum ada kesatuan hukum,  ataupun belum ada ikatan kelompok yang dapat dikatakan sebagai sebuah Kerajaan. 

Dari keterangan diatas, adanya nama Panai tentu setidaknya melibatkan nama sungai Panai (Barumun) ataupun sungai Batang Pane, anak cabang sungai Barumun. Diduga, nama sungai- sungai ini telah ada sebelum datangnya Raja Rayendra Cola I, kemudian dengan nama sungai inilah mereka gunakan untuk dituliskan dalam prasati. 

Raja Murai Perkasa Alam juga ada kemungkinan menamakan daerah kerajaannya (Kerajaan Panai) bersumber dari nama sungai. 

Demikianlah uraian singkat asal nama Kerajaan Panai. Walaupun demikian, data-data yang dituliskan diatas bukanlah menjadi data-data mutlak, namun jika ingin lebih dalam mengetahuinya lagi tentu akan sangat sulit ditelusuri. Yang pastinya, nama Panai atau Pannai telah ada 10 abad yang lalu. tetapi alangkah baiknya kalo kita mencari tau lbih dlam lagi..

Nah sekarang para sahabat sudah pada tau kan, gimana sejarah kota kita.. cari lah informasi lebih dalam lagi tentang kota kita... kalo anda sudah menemukan informasi sejarah tersebut, jika ada waktu luang,, coba berbagi dengan saya.

Referensi: http://panekotaku.blogspot.com/2011/07/labuhanbilik-pane.html?m=1

Mesir akan Produksi Pesawat Korea T-50/FA-50 untuk Pasar Arab

Mesir dan Korea Selatan menandatangani produksi pesawat tempur T-50/FA-50 untuk kebutuhan pasar Arab.

Sebagian suku cadang pesawat tempur akan diproduksi di Mesir dengan skema ToT.

Korea Selatan berusaha memperluas pasar di negara Arab dengan menggandeng Mesir yang sebelumnya telah memproduksi pesawat tempur dan latih buatan Tiongkok dan Pakistan bernama K-8 Karakorum atau nama Tiongkoknya Hongdu JL-8.

Tercatat negara Arab yang sudah memakai T-50 adalah Irak dan Uni Emirat Arab.

Jika produksi bersama sukses dilakukan, maka negara potensial yang akan membeli termasuk Yordania, Sudan, Libya, Yaman, Bahrain, Kuwait dan lain sebagainya.

Baca: Begini Seharusnya Rancangan Peta Pakistan Sebelum Partisi India

Rencananya Mesir akan memproduksi suku cadang yang tidak menjadi hambatan ekspor seperti jika berasal dan buatan AS dkk yang tidak mudah diurus perijinan ekspornya.

Mesir juga pernah mewacanakan akan memproduki JF-17 buatan Tiongkok-Pakistan ketika AS melarang Kairo untuk membeli pesawat temput Su-35 yang sudah lama dipesan dari Rusia.

Meski dilarang, Mesir juga diijinkan oleh AS untuk membeli pesawat F-35 seperti yang sudah dimiliki Israel.

Produksi bersama dengan Mesir juga memberi keuntungan sendiri untuk Korea Selatan. Seoul dapat fokus membangun pesawat siluman KF-21 Boramae yang diproduksi bersama dengan Indonesia dengan nama IF-21.

Mesir bersaing dengan Turki dalam geopolitik. Namun Turki telah sukses membangun prototipe pesawat siluman TFX dan drone Kizilelma.

Mesir sendiri sudah pernah merancang pesawat tempur buatan dalam negeri bernama Helwan HA-300. Namun karena kekurangan biaya produksi massalnya ditangguhkan.

Sebagai catatan butuh pesanan minimal 300 pesawat dari konsumen agar sebuah produksi massal pespur menjadi impas atau BEP.

Baca selanjutnya

Game Buatan Indonesia 'Duckie Land' Raih Penghargaan Asia Star 10x10 2022

Duckie Land yang merupakan game online berbasis metaverse multiplatform asal Indonesia, yang berjalan di atas blockchain, meraih penghargaan untuk Kategori Growth di Asia Star 10x10 2022.

Baca: Melihat Tiga Konsep Pesawat Tempur Generasi Terbaru Indonesia

Asia Star 10x10 2022 merupakan ajang yang diinisiasi oleh Alibaba Cloud, bekerja sama dengan mitra ekosistem teknologi untuk merayakan beragam pencapaian entitas berbasis teknologi di Asia Tenggara, dengan cara memberikan pengakuan kepada 100 perusahaan, komunitas, dan proyek dalam sepuluh kategori di seluruh wilayah.

Baca selanjutnya

Syrian Investment Agency to Attract FDI for Economic Acceleration

Syrian Investment Agency is established as per Legislative decree Nr.9 of 2007 in line with law Nr.8 of 2007 . It is an independent agency affiliated to prime ministry.

It aims at implementation of national policies and developing investment climate in the Syrian Arab Republic by :

1. Setting principles and bases to simplify and facilitate investment related procedures .

2. Setting the Investment map and promoting  for it locally and abroad .

3. Providing information and consultancy for investors and issuing special directories .

4. Participation in preparation of investment agreements and memorandums of understanding .

5. Following – up projects and monitoring obstacles that face their implementation and impeding them .

6. Performing all promotional activities to attract investment by holding seminars and conferences , and organizing meetings and exchanging visits

Read more

Tuan Rondahaim Saragih Disepakati Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

MEDAN – Tuan Rondahaim Saragih diusulkan menjadi Pahlawan Nasional. Raja ke-14 dari Kerajaan Raya (Simalungun) ini dinilai telah berperan dalam memimpin dan melakukan perjuangan mempertahankan wilayah Indonesia dari penjajahan Belanda.

Usulan tersebut disepakati dalam Rapat Pembahasan Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Tuan Rondahaim Saragih di Ruang Rapat Kaharuddin Nasution lt 8, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (27/5).

Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) yang juga Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Sumut R Sabrina dihadiri oleh antara lain Kepala Dinas Sosial Sumut Rajali, Sejarawan USU Suprayitno, Sejarawan UNIMED Ichwan Azhari, perwakilan dari Dewan Harian Daerah (DHD) 45, LVRI, Polda, Kodam 1/BB dan tim pengusul dari FIB USU Medan.

“Pada prinsipnya tentu kita semua setuju Tuan Rondahaim Saragih diusulkan menjadi salah satu pahlawan nasional dari Sumut. Bahkan bila perlu lebih banyak lagi tokoh yang kita usulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, karena hal ini akan menjadi kebanggaan bagi kita semua,” ujar Sabrina.

Namun menurut Sabrina, usulan tersebut harus dibuat dengan sebaik mungkin, sehingga benar-benar dapat memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Apalagi mengingat ini merupakan usulan yang ketiga kalinya, harus dipersiapkan secara matang.

“Ini merupakan kesempatan terakhir, karena itu saya minta tim pengusul untuk menyempurnakan lagi usulan ini. Berbagai saran dan masukan dalam rapat ini harus diakomodir dalam usulan nantinya, terutama tentang syarat dan kriteria, harus dipastikan sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan,” ujar Sabrina.

Hal senada juga disampaikan Sejarawan USU Suprayitno. Menurutnya masih banyak yang harus disempurnakan dalam usulan yang akan disampaikan ke Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), antara lain tentang bukti-bukti sejarah berupa arsip-arsip yang mendukung.

“Saya bangga dengan sosok Tuan Rondahaim Saragih. Namun tim pengusul harus bekerja lebih ekstra lagi untuk mengumpulkan bukti-bukti sejarah dan arsip yang mendukung, agar usulan kali ini dapat disetujui oleh TP2GP dan Tuan Rondahaim Saragih dapat ditetapkan menjadi salah satu Pahlawan Nasional asal Sumut,” ujar Suprayitno yang juga Anggota TP2GD Sumut.

Sejarawan UNIMED Ichwan Azhari sebagai Anggota TP2GD Sumut juga mengharapkan hal yang sama. Selain segera memperbaiki usulan, tim pengusul juga diharapkan mempersiapkan diri menerima kedatangan TP2GP ke Sumut.

“Tim harus dapat menjelaskan dan menjawab berbagai hal yang menjadi pertanyaan tim dari Jakarta serta menyiapkan berbagai bukti pendukung, sehingga mereka yakin dan Tuan Rondahaim Saragih dapat segera ditetapkan menjadi pahlawan nasional,” harap Ichwan.

Sementara itu, Anggota Tim Pengusul FIB USU Medan Hisarma Saragih menyampaikan akan segera memperbaiki usulan yang akan disampaikan ke TP2GP. “Secepatnya akan kami lengkapi lagi usulan ini, sesuai dengan saran dan masukan yang disampaikan dalam rapat ini,” katanya.

Sebelumnya dalam paparannya, Hisarma menyampaikan, Tuan Rondahaim Saragih Garingging atau Tuan Rondahaim merupakan sosok pejuang asal Kerajaan Raya, Simalungun, Sumatera Utara (dahulu Pantai Timur Sumatera). Masa perjuangannya terentang dari 1880 hingga 1891. Awal keterlibatannya dalam perang melawan kolonialisme Belanda, adalah ketika mengetahui pemerintah Belanda membuka perkebunan secara sepihak di wilayah yang dihuni orang Simalungun. Berbagai tindak kejahatan seperti pemerkosaan, perampokan dan penyiksaan diperoleh orang Simalungun.

Sepanjang tahun 1874 hingga 1878, Tuan Rondahaim sudah mulai mendengar kabar ini. Tuan Rondahaim telah mengetahui bahwa pasukan Belanda terdiri dari pasukan yang kuat dengan dukungan persenjataan modern. Untuk itu, terlebih dahulu, ia siapkan pasukannya untuk digembleng dalam pelatihan-pelatihan militer guna mempersiapkan diri menyongsong pertempuran.

“Ia mendatangkan guru-guru perang dari Tanah Gayo, Alasa dan Aceh ke Raya untuk mendidik pasukannya. Beberapa tokoh pejuang rakyat lain, seperti Tengku Muhammad dari Aceh dan Si Singamangaraja ke-XII dari Bakkara didatangkan ke Dalig Raya untuk membahas strategi perang semesta menghadapi Belanda. Ia juga membangun komunikasi dengan Kesultanan Lima Laras (Batubara) untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan,” papar Hisarma.

Tuan Rondahaim pun memimpin pasukan Panei, Siantar, Silou dan Padang melawan Belanda yang hendak menguasai wilayahnya. Membangun jejaring dengan Kerajaan Padang, Asahan, Batubara, Bajalinggei untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda yang telah menguasai pesisir Sumatera Timur.

“Ketatnya pertahanan yang digalang Tuan Rondahaim serta tangguhnya pasukan Raya, membuat Belanda memutuskan untuk mengundurkan diri dari usaha menundukkan raja-raja Simalungun. Tuan Rondahaim pun berhasil mengamankan wilayahnya sampai dengan akhir hayatnya. Pada tahun 1891, ia tutup usia dan dimakamkan di Raya,” jelasnya.

Melihat perjuangan Tuan Rondahaim yang mempunyai skala yang luas serta kesungguhan membela bangsanya, sepertinya patut dikenang dan diberi suatu apresiasi yang tinggi oleh pemerintah dan masyarakat negeri ini. “Gelar pahlawan nasional dari Pemerintah Republik Indonesia adalah sepantasnya bagi sosok yang memiliki jasa besar bagi masyarakatnya,” ucap Hisarma.

Sumber: https://www.facebook.com/1598054340267759/posts/3870772139662623/

Catatan:

TUAN RONDAHAIM SARAGIH DIUSULKAN JADI PAHLAWAN NASIONAL

Menurut Ketua Majelis Zikir Siantar- Tuan Guru Simalungun Burhan Saragih SH, sepanjang masa pemerintahan Tuan Rondahaim, selalu mencurahkan pikirannya untuk membangun dan menegakkan kedaulatan rakyat Simalungun dari ancaman ekspansi kolonial Belanda.

http://simadanews.com/h-burhan-saragih-garingging-shib-hsgbp-dukung-tuan-rondahaim-dianugerahi-pahlawan-nasional/amp/

Lihat: https://www.facebook.com/198083114333891/posts/474245050051028/

Yunani Buka Hubungan Ekonomi dengan Suriah

Pernah menjadi kritikan dunia karena menolak pengungsi Suriah dan membiarkan tenggelam di laut, Yunani akhirnya membuka hubungan ekonomi dengan Suriah.

Pembukaan hubungan itu ditandai dengan pembukaan kedutaan masing-masing.

Suriah pernah menampung jumlah besar pengungsi Yunani pada PD II. Namun sangat disayangkan perlakuan Yunani kepada pengungsi Suriah yang dilanda konflik.

Yunani menutup hubungan ekonomi dengan Suriah sebagai bagian dari kebijakan kolektif Uni Eropa.

Namun kini, keinginan untuk membuka hubungan dengan Suriah didasari dengan kepentingan menghalau pengaruh Turki di kawasan.

Baca selengkapnya:

https://greekcitytimes.com/2020/05/18/syrian-consulate-to-open-in-thessaloniki-as-joint-efforts-against-turkish-aggression-strengthens/?amp

Festival Solu Bolon di FDT 2019

Dragonboti, itu kalau orang kita Batak sering ucapkan. Ialah Solu Bolon alat transportasi masyarakat Batak Toba yang sudah eksis sejak dulu khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pinggir Danau Toba. Berbentuk perahu dengan ukuran cukup besar, Solu Bolon ini sering digunakan masyarakat sebagai alat transportasi hingga kegiatan ekonomi.

.

Menghidupkan kembali tradisi, Solu Bolon pun ikut diperlombakan di Festival Danau Toba (FDT) 2019 di Parapat yang diikuti oleh 9 tim dari yang berasal dari kabupaten se-kawasan Danau Toba. Kini, Solu Bolon sudah mulai dapat apengakuan. Dalam Lomba Solu Bolon di FDT 2019, langsung diatur oleh Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia.

.

Insya Allah, dengan FDT ini menjadi langkah kita kembali hidupkan dan rawat budaya tradisi kita agar tak lupa darimana kita berasal.

__

#musarajekshah #ijeck #ijeck09 #sumaterautara #sumut #sumutbermertabat #wakilgubernur #wakilgubernursumut #wagubsu #wagubsumut #membangundesamenatakota 

#YokKeSumut

#PesonaIndonesia #WonderfulIndonesia

#FestivalDanauToba #FestivalDanauToba2019

#LakeToba #DanauToba #ExcitingNorthSumatera #Indtravel #jalanjalan #travelgram #traveling #travelblog #keluarbentar

Sumber: https://www.facebook.com/434156423702715/posts/821792758272411/?substory_index=0

Promosikan Danau Toba Rally 2019 di Aek Nauli, Parapat Sumut, Ini Komentar Wagub Musa Rajekshah

Sabtu yang begitu memacu adrenalin. Bak suara petir menyambar menggelegar di langit, puluhan mobil beradu cepat melesat membelah hutan hutan Aek Nauli, melibas debu dan batu berlomba menjadi yang tercepat.

.

Ya, hari pertama gelaran Danau Toba Rally 2019 di Aek Nauli, Parapat telah selesai. 6 Special Stage telah habis kami lahap. Alhamdulilah leg pertama ini enam Special Stage sudah kami jajal dan berhasil melewatinya dengan baik, tidak ada satu hal yang mengganggu baik kendaraan atau yang lainnya.

.

Harus kami akui, tak mudah menaklukan Spesial Stage (SS) Aek Nauli. Track yang berbatu, tanah yang cukup licin akibat sisa hujan semalam yang membuat track menjadi licin, semua tak tertebak.  Alhamdulilah bisa kami lewati dengan baik. Para peserta pun tak kalah tangguh, semuanya berhasil melalui Aek Nauli dengan baik.

.

Perjuangan belum usai. Masih ada Leg Kedua yang terdiri dari 5 Special Stage lagi yang menjadi pertarungan seluruh pebalap untuk menentukan juara. Strategi kami akan tetap sesuai dengan hasil survey kemarin. Besok kami akan menjajal reverse stage, berbalik arah dari stage sekarang.

.

Hari ini menjadi pelajaran bagi kita agar esok kita bisa berbuat yang lebih baik. Terpenting, optimis, yakin dan usaha semaksimal mungkin. Insya Allah hasilnya akan baik.

___

#musarajekshah #ijeck #ijeck09 #sumaterautara #sumut #sumutbermertabat #wakilgubernur #wakilgubernursumut #wagubsu #wagubsumut #membangundesamenatakota #rally #rallyofindonesia #rallyindonesia #rallymedan #rallysumut #danautoba #DanauTobaRally #

Sumber: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=806009466517407&id=434156423702715